Langkah Pemangkasan Peraturan Menteri Olahraga untuk Mempermudah Kerja Sama
Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, telah mengumumkan rencana besar dalam bentuk penyederhanaan peraturan yang dikeluarkan oleh kementeriannya. Tujuan utamanya adalah mempercepat proses kerja sama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dengan berbagai pihak terkait di bidang olahraga. Dari total 191 Peraturan Menteri sejak tahun 2009, akan dilakukan pemangkasan hingga hanya tersisa maksimal 20 peraturan.
“Kita perlu bekerja lebih efisien dan efektif agar birokrasi di Kemenpora sesuai dengan harapan Presiden. Kami ingin dapat melayani dengan baik, serta memastikan arah tujuan bisa tercapai,” ujarnya kepada media beberapa waktu lalu.
Salah satu langkah penting yang diambil adalah deregulasi atau penghapusan aturan-aturan yang dinilai tidak perlu. Salah satunya adalah Permenpora Nomor 14 Tahun 2024, yang sempat menjadi sorotan karena banyak ditentang oleh para pemangku kepentingan olahraga di Indonesia.
“Setelah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan hukum nasional dan internasional, kami memutuskan untuk mencabut Permenpora No 14 Tahun 2024,” jelas Erick Thohir.
Langkah ini juga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang digalakkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan adanya deregulasi, diharapkan bisa menciptakan ekosistem olahraga yang lebih dinamis, inklusif, dan siap bersaing secara global.
Komitmen Kemenpora dalam Sinergi dengan Organisasi Olahraga
Pencabutan Permenpora tersebut menunjukkan komitmen Kemenpora untuk memperkuat sinergi dengan berbagai organisasi olahraga. Kebijakan deregulasi ini juga bertujuan untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku olahraga dalam menjalankan aktivitasnya tanpa terganggu oleh regulasi yang terlalu ketat.
“Kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan terhadap aspirasi pelaku olahraga. Kami ingin bersinergi bersama-sama untuk membangun prestasi,” tambah Erick Thohir.
Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Menteri sebelumnya, Dito Ariotedjo, pada 18 Oktober 2024, menetapkan bahwa kongres atau musyawarah induk organisasi olahraga baru hanya bisa diselenggarakan setelah mendapatkan rekomendasi dari kementerian. Hal ini menimbulkan polemik di kalangan insan olahraga, karena dinilai sebagai intervensi yang terlalu jauh dari pemerintah.
Selain itu, aturan tersebut juga mengurangi wewenang federasi olahraga dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Aturan ini melarang penggunaan dukungan anggaran dari APBN maupun APBD oleh federasi dan KONI.
Dengan pencabutan Permenpora tersebut, diharapkan bisa memberikan ruang gerak yang lebih leluasa bagi organisasi olahraga untuk berkembang tanpa terbatasi oleh aturan yang terlalu rumit. Ini juga menjadi langkah penting dalam upaya membangun sistem olahraga yang lebih transparan, profesional, dan berkelanjutan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!