PMII Tekankan Kolaborasi untuk Jaga Stabilitas Pangandaran di Tengah KJA

Peran PMII dalam Menjaga Kondusivitas di Tengah Polemik Keramba Jaring Apung

Polemik terkait keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di perairan Pangandaran masih menjadi topik yang menarik perhatian masyarakat. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi dan mata pencaharian warga, tetapi juga menyentuh isu lingkungan, persaingan antara nelayan tradisional, serta citra pariwisata yang menjadi andalan daerah tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat STITNU Al-Farabi Pangandaran mengadakan FGD bertema “Upaya Menjaga SITKAMTIBMAS di Tengah Polemik KJA di Kabupaten Pangandaran”. Acara ini berlangsung pada Selasa, 23 September 2025, di Sunway Sunday Cikembulan. FGD ini dihadiri oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan, seperti Kapolres Pangandaran, Dandim 0625 Pangandaran, Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran, serta Koordinator FKP2WP.

Diskusi dalam FGD membahas dampak dari keberadaan KJA dari berbagai sudut pandang, termasuk keamanan, ketertiban masyarakat, ketahanan wilayah, hingga keberlanjutan sektor wisata. Berdasarkan hasil diskusi, KJA memiliki dua sisi. Di satu sisi, KJA memberikan manfaat ekonomi bagi sebagian masyarakat. Namun, di sisi lain, KJA juga menimbulkan tantangan serius, seperti potensi kerusakan lingkungan, ketegangan antara nelayan, serta penurunan daya tarik wisata. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini bisa memicu gesekan sosial.

Anwar Purnawijaya, Sekretaris Komisariat STITNU Al-Farabi yang juga menjadi moderator FGD, menegaskan bahwa PMII tetap berada di jalur tengah. Ia menekankan bahwa menjaga kondusifitas SITKAMTIBMAS jauh lebih penting daripada memperuncing perbedaan pandangan. Menurutnya, jalur dialog, mediasi, dan kolaborasi multipihak adalah langkah strategis untuk menyelesaikan polemik ini.

Anwar menjelaskan bahwa keberadaan KJA hanyalah contoh isu lokal yang harus direspons dengan kepala dingin. PMII, kata dia, tidak berpihak pada menolak ataupun mendukung, melainkan memastikan setiap persoalan dihadapi secara rasional dan tetap mengutamakan ketertiban masyarakat.

Sinergi Semua Pihak sebagai Kunci Stabilitas

FGD ini menghasilkan kesepahaman bahwa sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, nelayan, pelaku wisata, organisasi masyarakat, hingga mahasiswa menjadi kunci menjaga stabilitas Pangandaran. PMII berkomitmen hadir sebagai organisasi mahasiswa independen, tidak terintervensi pihak manapun, sekaligus menjadi penyejuk di tengah perbedaan kepentingan.

Anwar berharap FGD ini menjadi contoh bagaimana isu lokal bisa disikapi secara konstruktif demi menjaga harmoni sosial dan mendukung keberlanjutan pariwisata Pangandaran. Dengan pendekatan yang tepat, semua pihak dapat bekerja sama untuk menciptakan keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Selain itu, PMII juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait isu-isu yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Dengan adanya dialog dan komunikasi yang terbuka, harapan besar dapat dibangun untuk masa depan yang lebih baik.

Perlu dipahami bahwa masalah seperti KJA bukanlah isu yang bisa diselesaikan dengan pendekatan yang sempit. Dibutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak dan mempertimbangkan berbagai aspek, baik ekonomi, lingkungan, maupun sosial. Dengan demikian, keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara bersama-sama.