Pertanyaan Pemuda Tarakan Terkait Biaya Abodemen PDAM
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang diadakan di Kantor DPRD Tarakan, perwakilan pemuda dari KNPI Tarakan mengajukan sejumlah pertanyaan terkait biaya abodemen PDAM Tarakan. RDP ini berlangsung pada Selasa (23/9/2025) sore dan dihadiri oleh Direktur Perumda Tirta Alam PDAM Tarakan, Iwan Setiawan.
Ketua KNPI Tarakan, Alif, menyampaikan kekhawatiran terkait penggunaan biaya abodemen yang dinilai tidak jelas. Menurutnya, biaya abodemen belum tentu habis setiap tahunnya karena meteran pelanggan tidak mungkin dikerjakan secara serentak dalam satu tahun. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana sisa biaya abodemen digunakan. Apakah digunakan sebagai tabungan PDAM atau disetorkan sebagai dividen?
Alif juga menyoroti kurangnya sosialisasi penyesuaian tarif abodemen kepada forum RT se-Tarakan. Ia mempertanyakan rekomendasi BPKP yang menyebutkan bahwa perawatan meteran pelanggan harus dilakukan setiap lima tahun. Ia bertanya apakah alasan rekomendasi ini berkaitan dengan biaya abodemen yang terlalu besar atau mengendap di kas PDAM, sehingga perlu dilakukan perbaikan setiap lima tahun.
Selain itu, Alif mempertanyakan tindakan KPM yang belum memutuskan untuk membatalkan tarif abodemen. Ia juga meminta penjelasan mengenai laporan keuangan PDAM Tarakan. Menurutnya, informasi keuangan perusahaan tidak tersedia secara lengkap di website PPID. Hanya data tahun 2022 dan 2023 yang bisa diakses, sedangkan data tahun 2024 tidak ditemukan.
Alif menekankan pentingnya memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat saat melakukan kenaikan tarif abodemen. Ia berharap kebijakan tersebut dapat lebih realistis dan sesuai dengan kemampuan masyarakat Tarakan. Ia juga menyarankan agar PDAM Tarakan lebih transparan dalam mempublikasikan laporan keuangan tahunan sesuai aturan pemerintah.
Transparansi dan Pengawasan yang Lebih Baik
Berdasarkan Peraturan Pemerintah, perumda diwajibkan mempublikasikan laporan keuangan tahunan dalam waktu 15 hari setelah disahkan oleh KPM atau melalui LPS. Alif menyerukan agar DPRD Tarakan memberikan rekomendasi kepada KPM atau dewan pengawas untuk memastikan transparansi ini.
Ia menegaskan bahwa jika laporan keuangan tidak dipublikasikan setiap tahun, akan timbul keributan dan ketidakpuasan masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap manajemen PDAM tidak bosan memberikan penjelasan dan menjelaskan indikator seperti adanya kesalahan pembacaan atau persepsi yang perlu dipublikasikan.
Rekomendasi untuk Penambahan Dewan Pengawas
Alif juga menyarankan penambahan anggota dewan pengawas dan direksi PDAM Tarakan. Alasannya adalah karena jumlah pelanggan yang mencapai 49.000 orang, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih maksimal. Ia menyarankan agar dewan pengawas ditambah dari unsur independen serta direkturnya.
Ia berharap penetapan kebijakan PDAM Tarakan dilakukan dengan pengkajian yang komprehensif dan melibatkan seluruh pihak di Kota Tarakan, termasuk unsur pemda, akademisi, dan tokoh masyarakat.
Partisipasi Pemuda dalam RDP
Dalam RDP ini, tidak hanya KNPI Tarakan yang hadir, tetapi juga organisasi pemuda lainnya di Tarakan. Di antaranya adalah Dicky Nur Alam, perwakilan LBH Hantam, Ketua Umum HMI Cabang Tarakan, dan Presiden Mahasiswa UBT. Mereka semua menyampaikan aspirasi dan harapan mereka terhadap pengelolaan PDAM Tarakan yang lebih transparan dan akuntabel.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!