Kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Anggota Komisi IX DPR dari fraksi PKS, Achmad Ru'yat, menyoroti pentingnya menjaga higienitas dalam program makan bergizi gratis (MBG). Ia menilai bahwa berbagai kasus keracunan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir tidak boleh terulang kembali. Menurutnya, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas makanan yang diberikan.
"Keberhasilan MBG tidak cukup diukur hanya dari banyaknya jumlah penerima, tapi juga kualitas makanan," ujarnya dalam pernyataan resmi.
Pada tanggal 24 Agustus 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bahwa program MBG telah mencakup sekitar 20 juta penerima di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Saat ini, BGN melaporkan adanya 6.137 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi. Dengan target tambahan pembangunan 6.000 SPPG hingga Oktober mendatang, program ini ditargetkan dapat mencapai 82,9 juta penerima pada November.
Namun, Ru'yat mengungkapkan bahwa masih ada kasus keracunan yang terjadi meskipun program tersebut sedang berkembang pesat. Ia meminta agar implementasi MBG dilakukan dengan pengawasan yang lebih ketat. Fraksi PKS menyarankan BGN dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengevaluasi proses pengolahan dan distribusi makanan MBG.
"Jika aspek keamanan pangannya diabaikan, maka tujuan menyehatkan generasi muda tidak akan tercapai. Ini menjadi alarm serius bahwa pengawasan MBG tidak boleh longgar," katanya.
Sebelumnya, beberapa organisasi masyarakat sipil menyerukan penghentian sementara program MBG setelah ditemukan lonjakan kasus keracunan dalam dua bulan terakhir. Namun, Kepala BGN Dadan Hindayana mengaku memahami kekhawatiran tersebut. Menurutnya, kasus keracunan yang terjadi saat ini masih dalam batas wajar.
Dadan menolak desakan untuk menghentikan sementara program MBG. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi sambil tetap mengejar target penerima manfaat. "Utamanya adalah bagaimana target bisa dipenuhi," ujarnya dalam pernyataannya.
Tantangan dan Penanganan Keracunan dalam MBG
Meski demikian, kritik terhadap program MBG tidak hanya datang dari kalangan legislatif dan masyarakat sipil, tetapi juga dari berbagai pihak yang khawatir dengan kualitas makanan yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah keamanan dan higienitas makanan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program.
Beberapa isu yang muncul antara lain:
- Kurangnya pengawasan terhadap proses pengolahan makanan.
- Distribusi makanan yang tidak terkontrol.
- Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur di daerah-daerah tertentu.
Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kolaborasi antara BGN, BPOM, serta pemerintah daerah. Selain itu, partisipasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat juga sangat penting dalam memastikan bahwa program MBG benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Selain itu, transparansi dalam pelaporan data dan kejadian keracunan juga menjadi hal yang penting. Dengan informasi yang akurat dan cepat, pihak terkait dapat segera mengambil tindakan yang tepat.
Kesimpulan
Program MBG memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat, terutama generasi muda. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan komitmen kuat dalam menjaga kualitas dan keamanan makanan. Kritik yang disampaikan oleh anggota DPR dan organisasi masyarakat sipil merupakan bentuk perhatian terhadap kualitas program, yang perlu direspons dengan langkah-langkah konkret dan efektif.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!