Penerima Bantuan Sosial di Kabupaten Kediri Dicoret karena Berbagai Alasan
Sejumlah penerima bantuan sosial yang terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di Kabupaten Kediri mengalami pencoretan dari daftar penerima. Hal ini dilakukan karena berbagai alasan, seperti keinginan untuk mundur, tidak lagi memenuhi kriteria DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional), atau terdaftar sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, atau Polri.
Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, menjelaskan bahwa total jumlah penerima bantuan sosial yang dicoret mencapai 222 orang. Penyebab utama adalah adanya indikasi keterlibatan dalam aktivitas judi online. Menurut data yang diperoleh, sebanyak 118 penerima bantuan sosial terindikasi terlibat dalam permainan judi online.
Ia menegaskan pentingnya masyarakat untuk menghindari judi online, terlebih jika menggunakan dana bansos. "Saya mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kediri untuk menghindari judi online, apalagi jika sampai menggunakan dana bansos," ujarnya.
Bupati menyampaikan rasa prihatin atas fenomena ini. Ia menekankan bahwa tujuan dari program bantuan sosial adalah untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan menjadi langkah awal bagi penerima untuk bangkit menuju kemandirian ekonomi.
Selain itu, Bupati juga menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk membantu warga yang mengalami kecanduan judi online. "Bagi masyarakat yang kecanduan judi online, jika memang butuh bantuan pemerintah, kami siapkan psikolog atau psikiater untuk membantu menghilangkan kecanduan tersebut," katanya.
Penyaluran Bantuan Sosial pada Triwulan Ketiga Tahun 2025
Pada triwulan ketiga tahun 2025, penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Kediri dilakukan sekaligus pada bulan September. Untuk PKH, bantuan telah disalurkan kepada 48.793 penerima manfaat, sementara BPNT mencapai 100.517 penerima.
Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Ariyanto, menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga melakukan penyaluran tambahan bantuan sosial. Jumlah penerima tambahan mencapai 7.098 orang khusus untuk program sembako/BPNT, serta sekitar 12.000 penerima kembali untuk program PKH maupun BPNT.
"Untuk tambahan ini, mudah-mudahan di akhir September atau awal Oktober 2025 sudah bisa disalurkan," ujar Ariyanto.
Imbauan untuk Mencegah Penyalahgunaan Bantuan Sosial
Pihak dinas juga memberikan imbauan kepada semua penerima manfaat agar tidak memberikan kartu ATM kepada orang lain untuk menghindari penyalahgunaan. Selain itu, mereka juga diminta untuk menjaga keamanan data kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
Ariyanto menjelaskan bahwa semua bantuan disalurkan dalam bentuk uang, bukan barang, dan dikirim langsung ke rekening masing-masing penerima. Hal ini berlaku untuk semua jenis bantuan, termasuk program sembako atau BPNT. Dengan demikian, diharapkan bantuan sosial dapat digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuannya.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!