Masalah Transaksi Gagal dan Biaya yang Membosankan
Di tengah keramaian Pasar Klojen yang penuh dengan aroma kue basah dan kopi tubruk, para pedagang di Malang Raya kini menghadapi tantangan baru. QRIS, yang seharusnya memudahkan transaksi, justru menjadi sumber masalah. Banyak dari mereka mengeluhkan transaksi yang gagal namun saldo terpotong atau dana yang tertunda selama berminggu-minggu. Pada 22 September 2025, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang memberikan respons, menjanjikan mediasi bagi pedagang yang tidak puas dengan layanan penyedia. Meski demikian, data nasional menunjukkan bahwa jumlah merchant QRIS sudah mencapai 40 juta—tumbuh 113% dari target tahunan.
Lia, pemilik toko kue di Pasar Klojen, yang memasang papan "Cash Only" sejak awal 2025, merasa ini bukan sekadar masalah teknis. Ini adalah soal kepercayaan yang rusak di era digitalisasi yang dipaksakan. Biaya MDR 0,7% plus PPN 12% sejak Januari terasa seperti beban tambahan bagi UMKM yang omsetnya pas-pasan. Pembeli pun was-was karena maraknya kasus QRIS bodong di pasar tradisional.
Keluhan Pedagang Malang: Transaksi Gagal dan Biaya yang Mencekik
Di Pasar Klojen, Kota Malang, yang berlokasi di Jalan Majapahit No. 1, pusat perdagangan ramai sejak subuh, Lia bukan satu-satunya yang frustrasi dengan QRIS. Sebagai pemilik Toko Kue Basah yang sudah berdiri dua dekade, ia mengisahkan bagaimana transaksi senilai Rp50.000 hilang begitu saja pada Januari 2025: pembeli scan QRIS via app Gojek, saldo mereka terdebet, tapi dana tak kunjung masuk ke rekening BCA miliknya, meninggalkan kerugian Rp200.000 dalam seminggu karena klaim berlarut-larut. "Saya telepon penyedia berkali-kali, tapi jawabannya cuma 'sedang diproses'—sampai akhirnya saya cabut stiker QRIS dan balik ke tunai," ceritanya dengan nada kecewa, sambil menyusun talenan kue klepon yang laku keras di pagi hari. Keluhan serupa bergema dari Didik Sapari, pemilik Kedai Kopi Klodjen Djaja di Pasar Klojen yang sama, yang tetap bertahan dengan QRIS meski sering hadapi settlement molor hingga tiga hari, berbeda dengan transfer bank instan yang ia harapkan untuk rotasi modal harian.
Kendala ini tak terbatas pada kegagalan teknis; biaya Merchant Discount Rate (MDR) sebesar 0,7% untuk transaksi di bawah Rp1 juta, ditambah PPN 12% sejak 1 Januari 2025 berdasarkan PMK No. 69/2022, jadi momok bagi pedagang kecil seperti di Malang Raya. Untuk transaksi Rp100.000, potongan Rp700 plus PPN Rp84 berarti untung tipis dari margin 20% langsung tergerus, memaksa sebagian pedagang menaikkan harga untuk pembeli QRIS—praktik yang dilarang BI tapi sulit diawasi di pasar tradisional. Data KPwBI Malang per triwulan I 2025 mencatat 18,2 juta transaksi QRIS di Kota Malang saja dengan nominal Rp1,6 triliun, naik 50% dari 2024, tapi 89% datang dari UMKM yang justru paling rentan.
Respons BI Malang: Mediasi dan Komitmen Keamanan Transaksi
Kepala Kantor Perwakilan BI Malang, Febrina, tak tinggal diam terhadap gemuruh keluhan ini. Pada 22 September 2025, ia tegaskan komitmen BI jaga kelancaran dan keamanan pembayaran digital, dengan alur penyelesaian yang jelas: langkah pertama, hubungi PJSP seperti BRI atau Mandiri yang sediakan QRIS—mereka wajib respons dalam 24 jam untuk klaim gagal transaksi. "Masyarakat, termasuk pedagang, bisa laporkan langsung ke layanan pelanggan PJSP untuk solusi cepat, seperti refund otomatis jika saldo terpotong tapi tak masuk," ujarnya dalam konferensi pers di kantor BI Malang, Jalan Semeru No. 6. Ini sejalan dengan regulasi BI yang tuntut PJSP punya sistem tracking real-time, meski Febrina akui tantangan di daerah seperti Malang di mana koneksi internet sering putus-putus di pasar tradisional.
Jika PJSP tak beri solusi memuaskan, BI buka pintu mediasi gratis—pedagang cukup email ke [email protected] atau hubungi hotline BI 1500-788, lengkap dengan bukti screenshot transaksi dan notifikasi. Febrina ceritakan kasus sukses di Pasuruan, di mana 50 pedagang mamin dapat refund Rp10 juta dalam dua minggu via mediasi BI, mendorong mereka balik pakai QRIS dengan training gratis soal verifikasi scan. "Kami dorong edukasi, seperti workshop di Pasar Besar Malang yang hadir 200 pedagang pada Agustus 2025, ajari cek notifikasi masuk sebelum serahkan barang," tambahnya, menekankan QRIS bukan beban tapi akselerator ekonomi digital yang sudah bantu UMKM Malang naikkan omset 30% via integrasi e-wallet. Namun, kritik muncul: proses mediasi kadang molor karena overload laporan nasional, dengan BI catat 5.000 keluhan QRIS per bulan di Jatim saja.
Dampak Ekonomi: Potensi dan Tantangan QRIS bagi UMKM Malang
QRIS seharusnya jadi penyelamat UMKM di Malang Raya, wilayah dengan 75% ekonomi bergantung sektor informal seperti mamin di Pasar Oro-oro Dowo atau Among Tani di Batu. Data BI per triwulan II 2025 tunjukkan transaksi nasional capai Rp6,1 miliar, naik 148% yoy, dengan 93% target akhir tahun—di Malang, ini berarti Rp39 triliun perputaran uang enam bulan pertama, dorong inklusi keuangan bagi 2,7 juta penduduk yang 60% tak punya rekening bank. Bagi pedagang seperti Didik, QRIS bantu capai pembeli muda via promo di ShopeePay, tingkatkan penjualan kopi 20% sejak 2024, tapi tantangannya: biaya MDR plus PPN buat margin tipis, terutama saat transaksi kecil Rp20.000 yang potongannya Rp168, setara dua gelas kopi hilang.
Tantangan lain adalah literasi digital rendah di kalangan pedagang usia 50+, yang di Malang capai 40% merchant QRIS—mereka sering salah scan atau tak update app, picu kegagalan 15% transaksi menurut survei IKAPPI. Di sisi lain, potensi besar: integrasi QRIS antarnegara sejak 2022 dengan Thailand dan Malaysia, plus rencana ke Jepang Agustus 2025, buka peluang ekspor produk mamin Malang seperti bakpia ke turis asing. BI dorong ini via Pekan QRIS Nasional Agustus 2025, yang di Malang libatkan 1.000 pedagang dengan promo cashback 5% untuk transaksi di atas Rp50.000, hasilkan 230.000 scan baru. Namun, tanpa atasi keluhan seperti Lia, adopsi bisa mandek—YLKI catat 20% pedagang nasional mundur QRIS karena biaya, ancam target BI 58 juta pengguna akhir 2025.
Menuju Solusi: Edukasi, Regulasi, dan Harapan Pedagang
Untuk atasi akar masalah, BI Malang rencanakan roadshow ke 50 pasar tradisional mulai Oktober 2025, ajari pedagang verifikasi QRIS via app resmi qris.id—gratis, lengkap tutorial video untuk cek nama merchant dan notifikasi. Febrina janjikan kolaborasi dengan Pemkot Malang untuk subsidi MDR bagi UMKM terdaftar, mirip program di Depok yang hemat Rp500.000 per pedagang bulanan. Pedagang seperti Didik usul app klaim terintegrasi, yang BI respons dengan update QRIS mendukung AI chat untuk lapor kendala instan, rencana live akhir 2025. Ini tak hanya teknis; ini soal bangun kepercayaan, di mana BI tekankan privasi data via enkripsi end-to-end, hindari bocor seperti kasus OVO 2024.
Regulasi ketat BI, seperti blacklist merchant bandel yang bebankan biaya ke konsumen, jadi tameng—sejak 2024, 500 pedagang nasional kena sanksi, termasuk di Jatim. Harapan pedagang? Transparansi penuh: tampilkan MDR di stiker QRIS, dan settlement T+0 untuk transaksi di atas Rp100.000. Di Malang, inisiatif seperti QRIS Jelajah di CFD Dempo beri suvenir untuk 230 peserta, tapi Lia harap lebih: "Bukan cuma promo, tapi jaminan uang masuk hari itu juga." Dengan 57,6 juta pengguna QRIS nasional, solusi ini bisa ubah keluhan jadi cerita sukses, dorong ekonomi digital merata dari pasar tradisional hingga ekspor, asal BI dan pedagang saling percaya.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!