FSGI Usulkan Anggaran MBG yang Tidak Terpakai untuk Pendidikan

Masalah dalam Program Makan Bergizi Gratis dan Usulan Pengalihan Dana

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) telah menghadapi berbagai tantangan di berbagai provinsi. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat adanya sejumlah masalah dalam pelaksanaan program ini, termasuk penggunaan anggaran yang belum optimal. Hal ini menjadi dasar bagi FSGI untuk menyarankan agar dana yang tidak terserap dialihkan ke sektor pendidikan.

Anggaran MBG yang Tidak Terserap

Hingga September 2025, hanya sekitar Rp15,7 triliun dari total anggaran sebesar Rp71 triliun yang telah terserap. Ini berarti tingkat penyerapan anggaran hanya sekitar 22 persen. Bahkan, anggaran sebesar Rp6 triliun yang ditujukan untuk membangun 1.542 Sekolah Pendidikan Guru (SPPG) sama sekali belum digunakan.

Ketua Umum FSGI, Fahmi Hatib, menyampaikan bahwa hal ini menjadi perhatian serius. Ia menilai bahwa dana tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan secara lebih efektif, terutama karena program pendidikan memiliki kebutuhan yang sangat mendesak.

Ancaman Menkeu Terkait Penyerapan Anggaran

Menteri Keuangan Yudhi Purbaya Sadewa telah mengingatkan bahwa dana yang tidak terserap akan segera diambil alih jika penyerapan tetap rendah hingga Oktober 2025. Dalam kasus seperti ini, dana tersebut bisa dialihkan ke tempat lain, seperti pembayaran utang atau pengurangan defisit APBN.

Menyikapi ancaman ini, FSGI mengusulkan agar dana yang tidak terserap tersebut dialihkan ke sektor pendidikan. Usulan ini bertujuan untuk memperkuat sistem pendidikan nasional dengan meningkatkan kualitas guru dan fasilitas pendidikan.

Pengalihan Dana untuk Peningkatan Kualitas Guru

Salah satu contoh pengalihan dana adalah untuk meningkatkan kualitas guru melalui berbagai pelatihan. Pada tahun 2025, pelatihan Pembelajaran Mendalam untuk Kepala Sekolah Sasaran dan Guru Sasaran sepenuhnya ditanggung oleh masing-masing sekolah. Biaya pelatihan ini berasal dari BOS Kinerja maupun BOS Reguler, tergantung jumlah siswa di sekolah tersebut.

Namun, Fahmi menyoroti bahwa biaya pelatihan sebesar Rp2 juta hingga Rp4 juta per orang dirasa memberatkan bagi beberapa sekolah. Hal ini memperlihatkan ketimpangan dalam distribusi anggaran pendidikan.

Biaya Koordinasi yang Tidak Dibiayai Penuh

Selain itu, FSGI juga menyebutkan bahwa biaya koordinasi antara Kementerian dengan sekolah tidak lagi sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Sekolah diminta untuk membantu pembiayaan. Padahal, FSGI menilai bahwa biaya ini sulit dikeluarkan melalui BOS karena RKAS (Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah) sudah disiapkan jauh-jauh hari.

Fahmi menegaskan bahwa kegiatan koordinasi ini tidak selalu berkaitan langsung dengan proses belajar mengajar di kelas. Oleh karena itu, ada risiko penyalahgunaan dana jika tidak dikelola dengan baik.

Manfaat Pengalihan Dana untuk Pendidikan

FSGI menyarankan agar dana MBG yang tidak terserap pada tahun 2025 dialihkan untuk pendidikan khususnya untuk guru. Dana ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, terutama dalam bentuk tunjangan bagi guru honorer dan tunjangan profesi bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.

Selain itu, dana tersebut juga dapat digunakan untuk pelatihan-pelatihan tambahan yang bertujuan meningkatkan kompetensi guru. Pelatihan ini tidak hanya terbatas pada pembelajaran mendalam, tetapi juga untuk guru mata pelajaran yang jumlahnya cukup besar.

Dengan pengalihan dana ini, diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat meningkat secara signifikan. Selain itu, peningkatan kesejahteraan guru juga akan berdampak positif terhadap proses belajar mengajar di sekolah-sekolah.