Penolakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kebutuhan Evaluasi Menyeluruh
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti kekhawatiran yang mendalam terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Organisasi ini meminta pemerintah untuk segera menghentikan sementara program tersebut dan melakukan evaluasi menyeluruh. Hal ini dilakukan karena adanya laporan banyaknya kasus keracunan dan kurangnya pengimplementasian standar operasional prosedur (SOP) yang jelas.
Staf Divisi Riset ICW, Eva Nurcahyani, menjelaskan bahwa pihaknya bersama koalisi masyarakat kawal MBG mengusulkan agar program ini dihentikan sementara dan diaudit secara total. Termasuk dalam rekomendasi tersebut adalah pendampingan bagi para penerima manfaat yang mengalami kerugian akibat pelaksanaan program.
“Respons kami dari ICW dan teman-teman koalisi, kita mendorong agar program ini dihentikan, kemudian dievaluasi secara total. Selain itu, perlu juga ada pendampingan bagi penerima manfaat yang dirugikan,” ujar Eva saat berbicara di Jakarta pada Selasa (23/9/2025).
Menurutnya, penting untuk menindaklanjuti masalah seperti ribuan kasus keracunan yang terjadi di berbagai wilayah. “Kita dengan koalisi mendorong bagaimana pendampingan yang kemudian juga pengawasan terkait kerugian dari penerima manfaat, salah satunya adalah korban keracunan di wilayah tersebut,” tambahnya.
ICW juga menyatakan bahwa program MBG sering kali dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang ingin mempromosikan diri secara politik melalui program tersebut. “Program MBG ini perlu dihentikan dan dievaluasi total, karena kita melihat bahwa kebijakan ini sudah sangat tidak bijak dan dibajak oleh segelintir orang untuk promosi politik,” jelas Eva.
Dalam hal ini, beberapa aspek penting yang perlu diperjelas antara lain petunjuk pelaksanaan (juklak), petunjuk teknis (juknis), serta standar operasional prosedur (SOP). “Jadi mungkin jelas ya, juga nanti alternatif-alternatifnya yang paling penting adalah adanya akuntabilitas, transparansi, dan secara jelas regulasinya, termasuk juklak, juknis, dan SOP-nya,” tegas Eva.
Perlu Penghentian Sementara dan Penanganan Darurat
Senada dengan pandangan ICW, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai pola kasus keracunan yang tersebar menunjukkan kegagalan sistemik. Oleh karena itu, ia menyarankan agar program MBG dihentikan sementara dan ditangani secara darurat.
“Menurut saya, karena kejadiannya merata di berbagai kota, bukan hanya di Jawa Barat, mestinya kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) diterapkan di mana-mana, dan MBG diperhentikan total,” ujar Ubaid.
Dengan penghentian sementara, proses audit dan perbaikan sistem bisa lebih optimal. Dalam hal perbaikan, Ubaid menjelaskan bahwa kasus keracunan menjadi prioritas utama. “Jangan hanya di satu titik yang bermasalah, ada banyak keracunan. Secara prinsip semua bermasalah, bahkan harus situasinya KLB. Setop MBG, evaluasi, dan lakukan audit investigatif,” tegasnya.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!