Perjanjian Perdagangan Indonesia-Eropa Diharapkan Tingkatkan Kinerja Ekonomi
Kementerian Perdagangan (Kemendag) memproyeksikan bahwa penandatanganan kesepakatan substansi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kinerja perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono menyampaikan bahwa momentum penyelesaian IEU-CEPA menjadi babak baru dalam hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa.
Menurut Djatmiko, perjanjian ini menunjukkan komitmen nyata dari kedua pihak untuk membangun kemitraan yang adil, seimbang, dan saling menguntungkan dalam jangka panjang. Ia menjelaskan bahwa IEU-CEPA merupakan perjanjian perdagangan yang paling ambisius bagi Indonesia, di mana lebih dari 98% pos tarif dan 99% nilai perdagangan akan diliberalisasi.
Berdasarkan kajian ekonomi, IEU-CEPA diperkirakan dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga 1,3% atau sekitar US$8 miliar. Selain itu, pendapatan masyarakat juga diproyeksikan naik sebesar 1,5%. Di samping itu, pertumbuhan ekspor barang diperkirakan mencapai 5,4% per tahun, setara dengan tambahan US$1,1 miliar.
Selain peluang ekspor, IEU-CEPA juga membuka akses langsung bagi Indonesia ke pasar Uni Eropa yang memiliki lebih dari 450 juta konsumen dengan daya beli tinggi. Perjanjian ini juga memberikan peluang bagi tenaga profesional Indonesia serta menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.
Djatmiko menambahkan bahwa harapan besar ditempatkan pada pelaku usaha untuk memanfaatkan fasilitas yang tersedia, seperti diversifikasi pasar ekspor di tengah ketidakpastian global, menarik investasi hijau ke Indonesia, khususnya di sektor energi terbarukan, kendaraan listrik, ICT/elektronik, dan farmasi.
Meningkatkan Kompetitivitas UMKM
Kemendag berharap perjanjian ini dapat memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar lebih kompetitif dan terhubung dengan rantai pasok global. Hal ini akan dilakukan melalui fasilitasi perdagangan dan program peningkatan kapasitas.
Menghadapi Tantangan Non-Tarif dan EUDR
Di sisi lain, pemerintah juga menyadari adanya tantangan baru, terutama terkait regulasi deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation Regulation/EUDR), yang dikhawatirkan menjadi hambatan non-tarif terhadap produk ekspor Indonesia, khususnya sawit.
Djatmiko menyebut bahwa EUDR telah menjadi fokus dalam perundingan CEPA dan telah diantisipasi melalui sejumlah mekanisme yang disepakati oleh kedua pihak. Indonesia dan UE sepakat untuk menjunjung transparansi, konsultasi, dan praktik regulasi yang baik, sehingga aturan baru tidak diskriminatif terhadap satu sama lain.
Dalam konteks ini, IEU-CEPA memiliki Protokol Sawit yang secara khusus mendukung keberterimaan minyak sawit Indonesia yang berkelanjutan. Protokol ini melibatkan program fasilitasi, kerja sama teknis, dan dukungan bagi petani kecil dan UMKM.
Mekanisme Dialog dan Kerja Sama
Selain itu, Indonesia dan Uni Eropa melalui IEU-CEPA juga telah menyepakati sebuah mekanisme dialog bilateral yang dapat digunakan sebagai forum konsultasi khusus untuk mencari solusi atas kebijakan yang berpotensi menjadi hambatan nontarif. Mekanisme ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa CEPA dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengurangi potensi ekonomi.
Lebih lanjut, Djatmiko menambahkan bahwa IEU-CEPA memiliki mekanisme kerja sama dalam bentuk economic cooperation and capacity building yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan akibat hambatan nontarif. Termasuk dalam hal memperkuat sistem ketertelusuran (traceability) untuk meningkatkan penerimaan produk ramah lingkungan Indonesia di pasar Eropa.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!