APBD 2026 Sudah Dirancang, Ini Petunjuk Kemenkeu untuk Pemimpin Daerah

Peran APBD dalam Pembangunan Daerah

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menekankan pentingnya peningkatan kualitas belanja daerah oleh pemerintah daerah. Pemda diminta untuk lebih fokus pada hal-hal pokok yang memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan publik. Hal ini disampaikan oleh Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Rikie, dalam kegiatan Diseminasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

APBD sebagai Instrumen Pembangunan

Dalam paparannya, Rikie menjelaskan bahwa APBD tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai alat nyata dalam mendukung target pembangunan nasional. Oleh karena itu, Pemda perlu memastikan sinkronisasi arah kebijakan daerah dengan kebijakan nasional. Sinkronisasi dan sinergi antara pusat dan daerah sangat penting agar APBD dapat memberikan dampak langsung dalam pengendalian inflasi, penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, serta pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, Rikie juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan.

Pedoman Penyusunan APBD 2026

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2026 menjadi acuan bagi Pemda dalam menyusun anggaran. Beberapa poin penting yang harus diperhatikan antara lain:

• Penyusunan APBD harus mendukung pencapaian Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, 17 program prioritas nasional, serta target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
• Belanja daerah wajib memperhatikan urgensi, kualitas penyelenggaraan, serta manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
• Pemda harus memprioritaskan belanja wajib, seperti pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan), belanja pegawai, iuran jaminan kesehatan, cicilan pokok pinjaman, hingga kewajiban kepada pihak ketiga.

Dukungan untuk Program Prioritas Nasional

Rikie juga menyebutkan bahwa sejumlah program prioritas nasional telah dituangkan dalam pedoman penyusunan APBD 2026. Beberapa di antaranya adalah:

• Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
• Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
• Program Sekolah Rakyat
• Pembangunan tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
• Swasembada pangan
• Kebijakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Menurutnya, arah kebijakan ini diharapkan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kesenjangan sosial.

Peran Strategis Diseminasi

Di akhir sambutannya, Rikie memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya forum diseminasi. Ia menegaskan pentingnya pedoman penyusunan APBD ini sebagai rujukan utama Pemda. Kegiatan diseminasi ini sangat strategis, agar aturan yang dihasilkan benar-benar operasional, sinkron, dan aplikatif di daerah.