Kasus Keracunan Massal Terus Berulang, ICW dan Koalisi Minta Pemerintah Hentikan MBG

Penolakan Terhadap Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan sebagai salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, serta kelompok rentan lainnya, kini mendapat kritik tajam dari lembaga seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan berbagai koalisi masyarakat.

Program ini diluncurkan sebagai bagian dari inisiatif pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, seiring dengan munculnya kasus keracunan massal yang terjadi di berbagai wilayah, banyak pihak mempertanyakan efektivitas dan keselamatan program tersebut.

Desakan Untuk Menghentikan Sementara Program MBG

Staf Divisi Riset ICW, Eva Nurcahyani, menyatakan bahwa lembaganya bersama koalisi masyarakat menyerukan agar program MBG dihentikan sementara. Ia menilai bahwa kebijakan ini sudah tidak bijak dan digunakan oleh sekelompok orang untuk tujuan promosi politik semata.

“Kami mendorong agar program ini dihentikan, lalu dievaluasi secara menyeluruh. Selain itu, penting juga untuk memberikan pendampingan kepada para penerima manfaat yang mengalami kerugian,” ujarnya.

Eva juga menekankan pentingnya adanya audit total terhadap program tersebut. Ia menilai bahwa selama ini, penyaluran bantuan makanan tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini berdampak pada munculnya banyak kasus keracunan yang merugikan masyarakat.

Kritik Terhadap Sistem yang Tidak Efektif

Menurut Eva, aspek-aspek seperti petunjuk pelaksanaan (juklak), petunjuk teknis (juknis), dan standar operasional prosedur (SOP) perlu diperjelas. Ia menilai bahwa tanpa adanya regulasi yang jelas dan transparan, program ini akan terus mengalami masalah.

Selain itu, ia menyoroti bahwa sistem yang digunakan dalam program MBG tidak cukup efektif untuk mencegah keracunan. Dengan begitu, diperlukan evaluasi menyeluruh dan pengawasan yang lebih ketat.

Perlu Penghentian Darurat dan Evaluasi Sistemik

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, juga menyampaikan pandangan serupa. Ia menilai bahwa pola keracunan yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan kegagalan sistemik. Oleh karena itu, ia menyarankan agar program MBG dihentikan sepenuhnya dan dilakukan penanganan darurat.

“Karena kasus keracunan terjadi di berbagai kota, bukan hanya di Jawa Barat, maka kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) harus diterapkan di mana-mana. Dengan demikian, proses audit dan perbaikan sistem bisa lebih optimal,” ujarnya.

Ubaid menekankan bahwa perbaikan sistem harus melibatkan seluruh aspek yang berkaitan dengan penyediaan makanan. Ia menilai bahwa semua elemen dalam program MBG perlu dievaluasi, termasuk proses distribusi dan pengawasan kualitas makanan.

Langkah-Langkah yang Perlu Dilakukan

Untuk memastikan keamanan dan efektivitas program MBG, beberapa langkah penting perlu dilakukan. Pertama, pemerintah harus melakukan audit investigatif terhadap seluruh aspek program. Kedua, perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan makanan. Ketiga, pemberian pendampingan bagi penerima manfaat yang terkena dampak negatif dari program tersebut.

Dengan adanya evaluasi dan perbaikan sistemik, diharapkan program MBG dapat berjalan dengan lebih baik dan tidak lagi menimbulkan risiko bagi masyarakat.