Masalah Pendidikan di NTT: Fokus pada Literasi dan Kesejahteraan Guru
Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Neil Rondo, menyampaikan kekhawatiran terhadap kualitas pendidikan yang masih rendah di provinsi Nusa Tenggara Timur. Meskipun anggaran pendidikan cukup besar, ia menilai bahwa perhatian terhadap literasi dasar, kesejahteraan guru, hingga manajemen sekolah harus menjadi prioritas utama pemerintah.
Menurut data dari dua hingga tiga tahun terakhir, sekitar 70 hingga 80 persen sekolah di NTT dalam kondisi rusak ringan maupun berat. Hal ini membuat anggaran pendidikan sering dialokasikan untuk perbaikan sarana fisik, sementara program peningkatan mutu seperti literasi sering terabaikan.
“Kemampuan membaca, menulis, dan berhitung jauh lebih penting dibandingkan infrastruktur,” ujar Winston Rondo. Ia mengatakan bahwa dana yang tersedia lebih banyak digunakan untuk memperbaiki fasilitas daripada untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
Salah satu contoh program yang dinilainya bagus adalah Genta Belis (Gerakan NTT Membaca dan Menulis) dari Dinas Pendidikan. Namun, Winston mengkritik kurangnya alokasi anggaran untuk program tersebut. “Ini program keren, tapi saya tanya, duitnya ada atau tidak? Kalau tidak ada, bagaimana bisa jalan,” katanya.
Kesejahteraan Guru dan Pengangkatan PPPK
Selain masalah literasi, Winston juga menyoroti kesejahteraan guru yang sangat memengaruhi kualitas pengajaran. Ia menyambut baik kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh pemerintah pusat, yang diharapkan dapat mengurangi beban guru honorer di NTT.
Dalam pengawasan lapangan, Winston menemukan banyak anak-anak yang belum mampu membaca meski sudah duduk di bangku SD. Di Kabupaten Kupang, misalnya, ada program kelas khusus membaca yang terbukti berhasil membantu 70-80 persen siswa mengatasi keterlambatan literasi.
“Masalah literasi ini tidak bisa hanya ditangani SMA/SMK, tapi harus dimulai sejak SD bahkan dari rumah,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa banyak orang tua yang sibuk bekerja, sehingga anak-anak sering dibiarkan sendiri tanpa bimbingan.
Tingginya Angka Putus Sekolah dan Solusi yang Ditawarkan
Tingginya angka putus sekolah di NTT juga menjadi perhatian Winston. Berdasarkan laporan pemerintah tahun 2024, sekitar 150 ribu anak di berbagai jenjang pendidikan terpaksa berhenti sekolah karena faktor ekonomi dan masalah pribadi.
Untuk mengatasi hal itu, DPRD bersama pemerintah provinsi sedang membahas regulasi agar iuran komite sekolah bisa disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua. Bahkan, ada opsi pembebasan biaya hingga 100 persen bagi keluarga kurang mampu.
Winston menekankan perlunya pelatihan berkelanjutan bagi guru serta peningkatan kompetensi kepala sekolah. Ia mengkritisi kepala sekolah yang terlalu sibuk mengurus dana BOS hingga mengabaikan fungsi manajerial di sekolah.
“Kepala sekolah jangan hanya jadi pengurus dana BOS. Mereka harus punya skill manajemen dan secara reguler diganti setiap 3-4 tahun agar suasana sekolah tetap segar,” ujarnya.
Peran BOS Daerah dan Peningkatan Kapasitas Guru
Ia juga mendorong adanya BOS daerah sebagai tambahan dari BOS pusat untuk memperkuat operasional sekolah, terutama di wilayah pedesaan. “Kalau guru-guru sejahtera, fasilitas lengkap, kepala sekolah kompeten, serta literasi dasar benar-benar ditangani, maka pendidikan NTT bisa jauh lebih baik,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur NTT Melki Laka Lena turut menyoroti rendahnya kemampuan literasi dan numerasi anak-anak NTT. Ia membandingkan kondisi sebelumnya yang dinilainya cukup baik. “Dulu semua yang tamat SD pasti bisa baca dan tulis. Sekarang, jangankan SD, di tingkat SMP dan SMA bahkan tidak bisa baca tulis dengan baik,” ujarnya.
Mantan anggota DPR RI itu bahkan menyebut saat ini NTT sedang memanen mahasiswa di Perguruan Tinggi yang tidak cakap membaca dan berhitung. “Kita sekarang memanen anak-anak kuliah yang kemampuan membaca dan berhitung tidak baik-baik saja. Dengan situasi model begini, kita bisa membayangkan masa depan NTT seperti apa,” tambahnya.
Menurut Melki Laka Lena, upaya peningkatan kapasitas guru menjadi hal penting yang harus diupayakan, sehingga proses transfer ilmu pengetahuan kepada para peserta didik dapat berjalan secara optimal. Ia juga menyinggung kesejahteraan guru, dengan total anggaran sebesar Rp 2,3 Triliun yang dialokasikan dari APBD NTT saat ini untuk sektor pendidikan.
“Bapak Ibu Guru harus mensyukuri apa yang sudah didapatkan saat ini. Anggaran untuk sektor pendidikan kita di NTT itu 2,3 Triliun dari total APBD 5 Triliun. Teman-teman di sektor pendidikan dapat lebih besar dibandingkan sektor-sektor lainnya,” jelasnya.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!