LOKADANA: Platform Hibah Partisipatif untuk Penguatan Gerakan Masyarakat Sipil
Lokadaya, sebuah jaringan yang terdiri dari ratusan organisasi masyarakat sipil (OMS) di berbagai daerah Indonesia, meluncurkan platform hibah partisipatif bernama LOKADANA. Inisiatif ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan komunitas dengan pendekatan yang sederhana dan fleksibel. Peluncuran LOKADANA juga sekaligus menjadi tanda dimulainya Panggilan Hibah Mikro Siklus-1, yang bertujuan mengumpulkan dana untuk mendukung kelompok-kelompok OMS di berbagai wilayah.
Lokadaya sendiri merupakan jejaring yang didirikan pada 24 Maret 2021 oleh 62 organisasi di 34 provinsi, kini telah berkembang menjadi jaringan yang mencakup 408 organisasi di 38 provinsi. Tujuan utamanya adalah menggalang dan mengelola sumber daya domestik demi memastikan kontribusi OMS dalam pembangunan inklusif tetap berkelanjutan. Program Uni Eropa CO-EVOLVE 2 memberikan dukungan penuh bagi inisiatif ini.
Peluncuran LOKADANA dilakukan secara virtual pada Selasa, 30 September 2025. Acara ini diiringi dengan diskusi bertema “Hibah Itu Mestinya Menguatkan dan Memberdayakan”. Tiga narasumber hadir dalam diskusi tersebut, yaitu Tino Yosephyn dari Lokadaya, Adam Kurniawan dari Balang Institute, serta Nurul Saadah dari YAPDA Yogyakarta. Peserta diskusi mencakup 240 perwakilan organisasi dari 38 provinsi.
Ruang Gerak Masyarakat Sipil yang Menyempit
Adam Kurniawan menjelaskan bahwa salah satu alasan dibuatnya LOKADANA adalah karena semakin menyempitnya ruang gerak masyarakat sipil dalam satu dekade terakhir. Indikator kemunduran demokrasi menunjukkan melemahnya kebebasan sipil, regulasi yang membatasi partisipasi warga, serta lembaga pengawasan yang rapuh.
Ia juga menyebutkan laporan internasional yang menunjukkan tren serupa. BTI 2024 mencatat penurunan signifikan dalam kualitas demokrasi Indonesia, sedangkan Freedom House memberi skor 56/100 dengan status “Partly Free”. V-DEM Democracy Report 2025 bahkan memasukkan Indonesia dalam gelombang otokratisasi global.
“Setelah aksi massa 17+8, lebih dari 6.700 orang ditahan. Ini membuktikan bahwa ruang demokrasi semakin mengecil,” ujar Adam.
Krisis Pendanaan yang Mengancam OMS
Selain masalah demokrasi, OMS juga menghadapi krisis pendanaan. Nurul Saadah dari YAPDA Yogyakarta menjelaskan bahwa donor internasional kini cenderung lebih memilih menyalurkan dana melalui lembaga besar, sementara organisasi kecil berbasis komunitas justru kesulitan mendapatkan dukungan.
Pendanaan dalam negeri pun tidak jauh lebih baik. Menurut Nurul, dana sering kali dialokasikan untuk agenda yang sesuai dengan kepentingan kekuasaan atau pasar. Kelompok kritis yang mendampingi komunitas justru sulit mengakses dukungan. Survei Planet Indonesia 2025 mencatat bahwa 75 persen OMS kesulitan menutupi biaya overhead, sementara 57 persen terhambat oleh syarat administratif yang rumit.
LOKADANA sebagai Solusi Partisipatif
Menjawab situasi ini, Lokadaya meluncurkan LOKADANA sebagai model baru pendanaan masyarakat sipil. Tino Yosephyn menjelaskan bahwa LOKADANA bukan sekadar skema hibah, tetapi juga instrumen politik untuk menjaga kedaulatan, relevansi, dan keberlanjutan gerakan.
Platform ini seperti arisan yang berakar pada budaya gotong royong. Ia mengajak organisasi, komunitas, maupun individu untuk saling berbagi dan saling mendukung. “LOKADANA ibarat arisan masyarakat sipil,” kata Tino.
Proses perencanaan hingga evaluasi hibah dilakukan dengan menempatkan komunitas sebagai pusat pengambilan keputusan. Dalam peluncuran platform ini, telah terhimpun dana Rp 36 juta yang digunakan untuk hibah darurat.
Harapan untuk Komunitas Akar Rumput
Ilham Majid, perwakilan Sophia Nusantara dari Merauke, Papua Selatan, menyebut LOKADANA memberi harapan baru bagi organisasi masyarakat sipil di Tanah Papua yang tengah berjuang menghadapi proyek Food Estate. “Harapannya, organisasi masyarakat sipil bisa menjalankan agenda sendiri tanpa bergantung pada mekanisme pendanaan dari luar,” ujarnya.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!