Perhatian terhadap Perlindungan Ekosistem di Raja Ampat
Anggota Komisi VII DPR, Evita Nursanty, menegaskan bahwa perlindungan ekosistem harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintah. Pernyataan ini muncul setelah operasi tambang di Raja Ampat kembali beroperasi setelah sempat viral beberapa waktu lalu.
Banyak pihak mengkritik pemerintah karena dinilai lebih memprioritaskan kebijakan ekonomi ekstraktif daripada mengoptimalkan potensi ekowisata. Ekonomi ekstraktif adalah sistem yang fokus pada pengambilan sumber daya alam langsung dari lingkungan untuk diolah menjadi produk yang bermanfaat. Sistem ini sering kali berfokus pada eksploitasi kekayaan alam seperti tambang, minyak, gas, kayu, ikan, dan hasil bumi lainnya.
Evita menekankan pentingnya menjaga kelestarian ekosistem Raja Ampat, yang menjadi tulang punggung pengembangan pariwisata berkelanjutan. Ia juga menyampaikan keinginan agar izin tambang yang diberikan dievaluasi secara total.
Kritik terhadap Kebijakan Ekonomi Ekstraktif
Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia menyatakan bahwa ketergantungan pemerintah pada industri ekstraktif menunjukkan keterbatasan imajinasi dalam membangun ekonomi Indonesia. Arie Rompas, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, menyoroti bahwa pemerintah seolah-olah tidak memiliki alternatif lain selain bergantung pada industri ekstraktif, padahal hal ini justru memperdalam krisis ekologis yang sudah mengancam negara.
Menurutnya, pemerintahan Prabowo dinilai kurang visioner dalam menciptakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dengan terus mendorong ekonomi ekstraktif, pemerintah justru meningkatkan ancaman terhadap lingkungan dan keberlanjutan ekosistem.
Potensi Ekowisata yang Tidak Dimanfaatkan
Guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Ricky Avenzora, juga mengkritik keputusan pemerintah yang lebih mengedepankan industri ekstraktif dibandingkan ekowisata. Menurutnya, Indonesia memiliki banyak potensi alam yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan ekowisata.
Indonesia memiliki ratusan gunung berapi, garis pantai yang panjang, satwa endemik seperti gajah, harimau, dan badak, serta ribuan spesies burung. Namun, yang terjadi justru konflik antara satwa liar dan manusia.
Ricky menekankan bahwa rekreasi dan pariwisata tidak hanya tentang kebebasan perjalanan, tetapi harus diubah menjadi perjalanan yang penuh kesadaran ilahiah. Hal ini bertujuan untuk mencari jati diri sekaligus memberi manfaat bagi semesta, yang merupakan inti dari ekowisata.
Kebijakan Pemerintah yang Dinilai Tidak Bijaksana
Selain itu, Ricky juga menyoroti kasus penyegelan dan pembongkaran puluhan lokasi wisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Ia menilai langkah pemerintah tersebut cenderung sebagai bentuk individual over acting dan abuse of power.
Menurutnya, kebijakan Menteri Lingkungan Hidup dalam kasus ini termasuk salah satu bentuk tindakan yang tidak bijaksana dan cenderung terburu-buru. Ia menilai bahwa kebijakan tersebut tidak dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan berpotensi merugikan masyarakat serta lingkungan.
Dengan adanya kritik-kritik tersebut, muncul harapan bahwa pemerintah akan lebih mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dalam kebijakan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, Indonesia dapat menciptakan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan tidak merusak ekosistem yang kaya akan keanekaragaman hayati.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!