Kekerasan yang Mengguncang Bula, Maluku
Peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh belasan oknum Brimob di Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, telah memicu reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat. Tindakan brutal yang dilakukan aparat keamanan tersebut tidak hanya menimbulkan rasa prihatin, tetapi juga menjadi pertanyaan besar tentang profesionalisme dan tanggung jawab institusi yang seharusnya melindungi warga.
Beberapa elemen masyarakat, termasuk aktivis dan organisasi seperti Maluku Crisis Center (MCC), menyampaikan kecaman terhadap tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran HAM dan penyalahgunaan wewenang. Koordinator MCC, M. Ikhsan Tualeka, menegaskan bahwa aksi penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Brimob bukan hanya masalah individu, tetapi mencerminkan permasalahan lebih luas dalam sistem pemerintahan dan pengawasan terhadap aparat negara.
Menurut Ikhsan, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh belasan oknum Brimob tersebut justru bertentangan dengan fungsi utama aparat keamanan, yaitu melindungi keselamatan warga. Dalam kasus ini, ada sedikitnya lima orang yang menjadi korban, termasuk Abdul Haji Rumadai, istri dan saudara perempuan dari korban. Mereka dianiaya dan dilecehkan oleh para oknum Brimob yang diduga dalam kondisi mabuk.
Desakan untuk Penyelidikan yang Transparan
Ikhsan menyerukan agar Polda Maluku segera melakukan penyelidikan secara transparan terhadap kejadian ini. Ia meminta agar semua oknum yang terlibat mendapatkan proses hukum yang sesuai, bukan hanya sanksi internal. Selain itu, ia juga mengajak Komnas HAM Wilayah Maluku dan Kompolnas untuk turun langsung ke Bula guna melakukan pemantauan independen dan memastikan perlindungan bagi korban serta saksi.
Ia menuntut Kapolda Maluku dan Dankor Brimob Polri untuk bertanggung jawab atas kejadian ini. Termasuk dalam tuntutan tersebut adalah evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan personel Brimob di wilayah SBT. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan dapat mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.
Peran Masyarakat dan Media
Ikhsan juga mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, media, dan organisasi masyarakat untuk aktif mengawal kasus ini. Ia menekankan pentingnya partisipasi masyarakat agar kasus ini tidak berakhir dengan impunitas seperti yang sering terjadi pada kasus kekerasan aparat di Maluku.
Selain itu, ia menegaskan bahwa negara harus menegaskan bahwa praktik kekerasan tidak boleh dibiarkan terjadi, terlebih jika dilakukan oleh aparat bersenjata terhadap rakyat yang seharusnya dilindungi. Jika kasus ini tidak ditindaklanjuti secara adil dan tegas, maka kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian akan semakin berkurang.
Tuntutan Keadilan untuk Keluarga Abdul Haji
Dalam pernyataannya, Ikhsan menuntut keadilan bagi Abdul Haji Rumadai dan keluarganya. Ia juga meminta negara hadir untuk memastikan bahwa aparat keamanan tidak lagi menjadi ancaman bagi masyarakat sipil. Hal ini menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan institusi negara.
Kasus ini tidak hanya menjadi peringatan bagi aparat keamanan, tetapi juga menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk tetap waspada dan aktif dalam memperjuangkan hak-hak dasar mereka. Dengan partisipasi aktif dan tindakan tegas dari pihak berwenang, diharapkan keadilan bisa ditegakkan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian kembali bangkit.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!