Aliansi Ekonomi Mendorong Revisi Anggaran Program Makan Bergizi Gratis
Aliansi Ekonomi Indonesia menyampaikan pendapatnya terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai perlu tetap dilanjutkan namun memerlukan penyesuaian anggaran. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Ekonomi Internasional (IEA), Lili Yan Ing, yang menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih tepat sasaran dan efisien.
Lili Yan Ing mengatakan bahwa anggaran untuk MBG perlu dikaji ulang agar dapat memberikan dampak yang maksimal. Ia menyoroti kebutuhan Presiden untuk menanggapi secara serius masalah realokasi anggaran yang terjadi. Pernyataan ini disampaikannya kepada media di Jakarta pada Rabu (24/9/2025).
Awalnya, anggaran MBG dialokasikan sebesar Rp 71 triliun, namun meningkat signifikan menjadi Rp 335 triliun pada tahun 2026. Anggaran tersebut telah disahkan oleh DPR RI melalui RUU APBN 2026, sehingga menjadi undang-undang.
Program MBG dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, ibu hamil, serta balita. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Namun, hingga saat ini, Kementerian Keuangan mencatat bahwa penyaluran dana MBG hanya mencapai Rp 13 triliun hingga 8 September 2025. Angka ini setara dengan 18,3 persen dari total pagu APBN 2025 sebesar Rp 71 triliun.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa dana tersebut digunakan untuk melayani sebanyak 22,7 juta penerima MBG di seluruh Indonesia. Penjelasan ini disampaikannya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin (23/9/2025). Ia menambahkan bahwa layanan MBG dilakukan oleh 7.644 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
KPAI Minta Sementara Hentikan Program MBG
Di sisi lain, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengajukan permintaan agar program MBG dihentikan sementara. Permintaan ini muncul karena adanya laporan kasus keracunan yang terjadi di berbagai daerah akibat program tersebut. KPAI menilai bahwa jumlah kasus yang terjadi sudah tidak bisa lagi ditolerir.
Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menyampaikan bahwa KPAI merekomendasikan agar program MBG dihentikan sementara hingga instrumen panduan dan pengawasan yang telah dibuat oleh Badan Garansi Nasional (BGN) benar-benar diterapkan secara baik. Ia menegaskan bahwa keamanan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program ini.
Tantangan dan Perspektif Masa Depan
Dari berbagai perspektif, program MBG masih memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi. Namun, tantangan seperti pengelolaan anggaran, pengawasan kualitas makanan, dan distribusi yang merata tetap menjadi isu krusial yang perlu segera diatasi.
Masyarakat dan berbagai lembaga seperti IEA dan KPAI berharap pemerintah dapat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program ini. Dengan revisi anggaran yang tepat dan sistem pengawasan yang lebih ketat, MBG dapat menjadi salah satu program yang sukses dalam membantu masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!