DPR RI Menyetujui RUU APBN 2026 sebagai Undang-Undang
DPR RI secara resmi telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 menjadi undang-undang. Keputusan ini diambil setelah Ketua DPR RI Puan Maharani mengadakan sidang paripurna tingkat II pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026, dengan mendengarkan pandangan dari seluruh fraksi.
Dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan rincian pagu anggaran program prioritas dalam APBN 2026. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialokasikan sebesar Rp 335 triliun. Anggaran ini jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 71 triliun.
Penambahan Anggaran MBG yang Signifikan
Program MBG dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, ibu hamil, dan balita. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, Aliansi Ekonom Indonesia menilai bahwa meskipun MBG perlu dilanjutkan, alokasi anggarannya harus direvisi agar lebih tepat sasaran.
Lili Yan Ing, Secretary General of the International Economic Association (IEA), menegaskan pentingnya evaluasi ulang terhadap alokasi dana MBG. "Presiden harus menanggapi secara serius misalokasi anggaran yang terjadi," ujarnya dalam sebuah acara di Jakarta.
Realisasi anggaran MBG di APBN 2025 baru mencapai Rp 13 triliun hingga 8 September 2025, atau sekitar 18,3 persen dari total pagu Rp 71 triliun. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan bahwa dana tersebut digunakan untuk melayani 22,7 juta penerima MBG di seluruh Indonesia, yang dilayani oleh 7.644 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).
Fokus APBN 2026 pada Delapan Agenda Prioritas
Selain MBG, APBN 2026 juga fokus pada delapan agenda prioritas, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa-koperasi-UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global. Untuk mendukung agenda tersebut, pemerintah menetapkan alokasi besar, antara lain:
- Ketahanan pangan: Rp 164,7 triliun
- Energi: Rp 402,4 triliun
- Makan Bergizi Gratis (MBG): Rp 335 triliun
- Pendidikan: Rp 769,1 triliun
- Kesehatan: Rp 244 triliun
- Perlindungan sosial: Rp 508,2 triliun
Secara keseluruhan, belanja negara pada APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp 3.842,7 triliun, sedangkan pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp 3.153,6 triliun. Dengan demikian, defisit APBN 2026 diproyeksikan sebesar 2,68 persen dari PDB.
Target Pertumbuhan Ekonomi dan Stabilitas Makroekonomi
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4 persen, inflasi di level 2,5 persen, suku bunga SBN sekitar 6,9 persen, dan nilai tukar Rp 16.500 per dollar AS. Menkeu Purbaya menyatakan bahwa APBN tahun 2026 akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian, demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!