Berpidato di PBB, Prabowo Gunakan Bahasa Inggris

AIOTrade App AIOTrade App

AIOTRADE

Trading Autopilot menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) yang membantu Anda melakukan trading di market spot (Bukan Future) secara otomatis di Binance & Bitget dengan cepat, mudah, dan efisien.

Binance Bitget

Mengapa Trading Crypto Menggunakan Aio Trade?

Aio Trade cocok digunakan untuk semua kalangan, baik Trader Pemula, Profesional, maupun Investor.

24/7 Trading

Aio Trade bekerja sepanjang waktu tanpa henti.

Cepat & Efisien

Menganalisa kondisi pasar secara otomatis.

Strategi AI

Menggunakan AI untuk strategi profit maksimal.

Fitur Timeframe

Memantau harga sesuai timeframe pilihan.

Manajemen Risiko

Mengelola modal otomatis untuk minim risiko.

Averaging & Grid

Teknik Averaging & Grid dioptimalkan AI.

Featured Image

Pidato Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, memulai pidatonya dalam Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Dalam kesempatan ini, Prabowo Subianto menjadi pembicara ketiga setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dilakukan dalam bahasa Inggris. Di awal pidatonya, ia menyampaikan pentingnya peran PBB dalam sejarah dunia. Ia menyinggung bagaimana dokumen-dokumen PBB telah memberikan inspirasi bagi gerakan demokratis di berbagai belahan dunia, termasuk Revolusi Prancis, Revolusi Rusia, Revolusi Meksiko, serta perjuangan kemerdekaan Tiongkok, Rusia, dan Indonesia sendiri.

"Kata-kata dari Deklarasi Kemerdekaan PBB telah menginspirasi gerakan demokratis di berbagai benua, termasuk Revolusi Prancis, Revolusi Rusia, Revolusi Meksiko, serta perjuangan dan perjalanan Tiongkok, Rusia, dan Indonesia menuju kemerdekaan," ujarnya saat berpidato di New York, Selasa (23/9).

Hingga saat ini, Presiden Prabowo masih terus menyampaikan pidatonya. Sebelumnya, ia hadir dalam acara Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, pada Senin (22/9) waktu setempat. Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian acara Sidang Majelis Umum ke-80 PBB.

Dalam acara Konferensi Solusi Dua Negara tersebut, Presiden Prabowo berada pada urutan kelima sebagai kepala negara yang menyampaikan pernyataan. Ia tampil setelah Yordania, Turki, Brasil, dan Portugal. Hal ini menunjukkan bahwa posisi Indonesia dalam isu Palestina dan perdamaian global semakin diakui oleh komunitas internasional.

Peran Indonesia dalam Isu Global

Pembicaraan tentang Palestina dan solusi dua negara adalah topik yang sangat penting dalam konteks hubungan internasional saat ini. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki kepentingan besar dalam mendukung solusi damai bagi konflik tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mungkin akan menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya-upaya yang dilakukan PBB dan organisasi internasional lainnya dalam menciptakan perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Selain itu, Indonesia juga aktif dalam berbagai inisiatif multilateral lainnya, termasuk dalam hal penanggulangan perubahan iklim, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan partisipasi aktif dalam forum-forum internasional seperti PBB, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk menjadi bagian dari solusi global terhadap berbagai tantangan yang dihadapi dunia.

Kesimpulan

Sidang Umum PBB tahun ini menjadi momentum penting bagi para pemimpin negara-negara anggota untuk menyampaikan visi dan prioritas mereka dalam menjawab tantangan global. Dengan pidato Presiden Prabowo, Indonesia menegaskan kembali komitmen untuk mendukung perdamaian, keadilan, dan kerja sama internasional. Dalam konteks yang lebih luas, langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia dalam forum PBB menunjukkan bahwa negara ini tidak hanya ingin menjadi bagian dari diskusi global, tetapi juga aktif dalam membentuk arah kebijakan internasional yang lebih inklusif dan adil.