Aksi Damai Serikat Petani Indonesia Memperingati Hari Tani Nasional ke-65
Pada hari Rabu (24/9/2025), Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar aksi damai untuk memperingati Hari Tani Nasional (HTN) ke-65. Kegiatan ini berlangsung di kawasan Monas hingga Istana Kepresidenan, Jakarta. Massa yang terlibat dalam aksi ini membawa spanduk dengan tulisan "Reforma Agraria untuk Kedaulatan Pangan" dan "Tanah untuk Rakyat", menunjukkan tuntutan mereka terhadap pemerintah.
Aksi dimulai dari titik kumpul di depan IRTI Monas pada pukul 09.00 WIB. Setelah itu, peserta melakukan long march menuju Istana Negara. Koordinator Aksi HTN 2025, Fajar Angga, menyatakan bahwa demonstrasi ini bertujuan untuk mendesak pemerintah melaksanakan reforma agraria yang sejati.
Enam Tuntutan Utama SPI
Dalam momen HTN 2025, SPI menyampaikan enam tuntutan utama yang ingin diwujudkan:
- Menyelesaikan konflik agraria yang dihadapi anggota SPI maupun petani Indonesia secara menyeluruh, serta menghentikan segala bentuk kekerasan dan kriminalisasi dalam proses penyelesaiannya.
- Mengalokasikan tanah perusahaan perkebunan dan kehutanan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dijalankan Satgas PKH harus dijadikan bagian dari TORA.
- Merevisi Perpres Percepatan Reforma Agraria No. 62 Tahun 2023 agar sejalan dengan agenda kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani serta masyarakat desa.
- Merevisi sejumlah undang-undang, yakni UU Pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, UU Kehutanan untuk mendukung reforma agraria, UU Koperasi untuk memperkuat koperasi petani, serta mendorong pembentukan UU Masyarakat Adat.
- Mencabut UU Cipta Kerja karena dinilai memperlebar ketimpangan agraria, menghambat kemandirian ekonomi, dan meningkatkan ketergantungan pangan dari impor.
- Membentuk Dewan Nasional Reforma Agraria dan Dewan Nasional Kesejahteraan Petani untuk memastikan keberlanjutan serta implementasi kebijakan reforma agraria dan kedaulatan pangan.
Pengamanan Aksi
Aksi ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HTN 2025 yang diikuti oleh berbagai organisasi rakyat, mahasiswa, buruh, dan komunitas masyarakat sipil. Mereka turut menyerukan slogan "Landreform, Tanah untuk Rakyat!".
Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Pusat menyampaikan bahwa sebanyak 8.340 personel gabungan Polri, TNI, dan Pemprov DKI disiagakan untuk mengamankan jalannya unjuk rasa. Aparat ditempatkan di sejumlah titik strategis, termasuk kawasan Istana Negara dan DPR/MPR RI. Rekayasa lalu lintas pun diberlakukan secara situasional, menyesuaikan dengan eskalasi massa di lapangan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!