Dewan Pusat Aspeti Laporkan Aktivitas PT QMB ke KPK

Pelanggaran Serius yang Dilakukan PT QMB New Energy Materials

Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Penambang Tanah Pertiwi (Aspeti) melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang terkait aktivitas PT QMB New Energy Materials ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perusahaan ini merupakan perusahaan asing dari Tiongkok yang beroperasi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Laporan tersebut dilayangkan setelah adanya investigasi dan pengawasan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 4 Juni 2025.

Hasil investigasi menunjukkan adanya pelanggaran serius yang dilakukan oleh PT QMB New Energy Materials, yaitu:

• Tidak melaksanakan kewajiban lingkungan dalam dokumen RKL-RPL tahun 2024.
• Melakukan penyimpanan tailing di luar dokumen Amdal dan tanpa izin sah.
• Tidak mengelola limbah B3 sesuai dengan ketentuan Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021.
• Mengabaikan kewajiban pengelolaan air lindi, air limpasan, serta baku mutu emisi.
• Tidak memiliki sistem deteksi pergerakan tanah yang memadai di lokasi penyimpanan tailing.

Advokasi Pertambangan Aspeti, Muhammad Rizal Zulkarnain, menyebutkan bahwa pelanggaran tersebut berujung pada bencana longsor pada 22 Maret 2025, yang merenggut nyawa tiga pekerja Indonesia serta menimbulkan kerusakan lingkungan parah. Meski semua pelanggaran tersebut telah tercatat dalam berita acara pengawasan, sampai hari ini belum ada tindakan penegakan hukum yang memadai dari aparat Gakkum KLHK.

Fakta ini menunjukkan adanya dugaan kuat persekongkolan, kelalaian, dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara hingga ditaksir mencapai Rp1,3 triliun. Atas temuan dan laporannya ke KPK, Dewan Pusat Aspeti meminta KPK untuk:

• Segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang terkait kasus PT QMB New Energy Materials.
• Memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait, termasuk pengelola kawasan, pejabat Gakkum KLHK, pemerintah kabupaten dan provinsi.
• Berkoordinasi dengan BPK dan BPKP guna melakukan audit investigatif atas dugaan kerugian negara yang ditimbulkan.
• Mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas PT QMB New Energy Materials hingga kewajiban lingkungan dipenuhi, rehabilitasi dilakukan, dan jaminan tidak terulangnya pelanggaran diberikan.

Kasus ini juga menjadi ujian nyata bagi komitmen Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang pernah menyampaikan komitmennya untuk memberantas perusahaan tambang yang nakal, merugikan negara, dan merusak lingkungan. Aspeti berharap Presiden memberi mandat khusus kepada KPK untuk menuntaskan kasus ini secara transparan, tegas, dan tanpa pandang bulu.

Profil PT QMB New Energy Materials

PT QMB New Energy Materials adalah sebuah perusahaan patungan (joint venture) internasional yang bergerak di bidang pengolahan nikel dan produksi bahan baku baterai kendaraan listrik. Perusahaan ini beroperasi di dalam Kawasan Industri Morowali (IMIP), Sulawesi Tengah. PT QMB didirikan oleh beberapa perusahaan besar dari Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang.

Pemegang saham utamanya adalah GEM (63 persen), Tsingshan Holding Group (10 % ), Brunp (anggota CATL, 10 % ), ECOPRO dari Korea Selatan (9 % ), dan Hanwa dari Jepang (8 % ). Perusahaan tersebut berfokus pada produksi bahan baku energi baru, seperti nikel, kobalt, dan mangan, yang diekstrak langsung dari bijih nikel laterit.

Mereka menggunakan teknologi mutakhir yang disebut High Pressure Acid Leaching (HPAL) untuk memproses bijih nikel laterit dengan kadar rendah, yang tidak dapat diolah dengan teknologi pirometalurgi konvensional. Produk utama yang dihasilkan adalah Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), yaitu produk perantara yang kemudian diolah lebih lanjut menjadi bahan katoda untuk baterai lithium-ion.

Kapasitas produksi nikel kobalt dalam bentuk MHP direncanakan mencapai 50.000 ton per tahun. Perusahaan itu mengklaim berkomitmen pada nilai-nilai ESG (Environmental, Social, and Governance) dengan menerapkan praktik produksi yang ramah lingkungan, termasuk pengelolaan limbah yang aman dan upaya reklamasi. Mereka juga terlibat dalam kegiatan sosial, seperti pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di sekitar kawasan industri.