DPRD Kukar Menolak Penyertaan Rp21 Miliar ke Bank Kaltimtara, Bupati Jamin Kredit Idaman Aman

Penolakan Penyertaan Modal ke Bank Kaltimtara, Pemerintah Daerah Tetap Optimis

Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri memberikan respons terkait keputusan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kukar yang menolak usulan penyertaan modal sebesar Rp21 miliar ke Bank Kaltimtara. Dana tersebut sebelumnya diajukan oleh pemerintah daerah untuk memperkuat program Kredit Kukar Idaman (KKI), namun hasil rapat paripurna Ke-11 DPRD Kukar pada Selasa (23/9/2025) malam memutuskan penolakan.

Meski demikian, Aulia menyatakan bahwa pihaknya tetap menyambut positif jalannya rapat dan dinamika pembahasan anggaran perubahan. Ia menilai proses tersebut menunjukkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun kebijakan daerah. “Ya kita menyambut baik terkait dengan pembahasan tadi, dimana disampaikan bahwa DPRD bersepakat dengan kebijakan umum anggaran perubahan yang dilakukan oleh pemerintah, yang dibahas secara bersama-sama antara pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan DPRD,” ujar Aulia.

Terkait penolakan penyertaan modal, Aulia menjelaskan bahwa pengajuan dana itu diarahkan untuk memperkuat KKI agar lebih banyak masyarakat yang bisa merasakan manfaatnya. Namun, jika belum dapat direalisasikan tahun ini, rencana tersebut akan kembali diajukan dalam APBD 2026. “Memang tadi ada satu yang tidak disetujui yaitu penyertaan modal ke Bank Kaltimtara sebesar Rp21 miliar. Jadi sebenarnya penyertaan modal itu, itu sebenarnya kita arahkan untuk penguatan KKI (Kredit Kukar Idaman). Tapi menurut hemat kami pun misalnya tidak bisa dilaksanakan sekarang, nanti kita akan melakukan proses penguatan di tahun 2026,” jelasnya.

Meski terbentur penolakan, Aulia memastikan Kredit Kukar Idaman tetap berjalan. Saat ini sudah ada sekitar 1.800 penerima manfaat dengan perputaran dana mencapai Rp36 miliar. “Jadi kita berharap ke depan ini bisa ditingkatkan lagi, dan ini kita akan siapkan strateginya untuk tahun 2026,” tegas Aulia.

Beasiswa Kukar Idaman Tahap Kedua Akan Segera Cair

Selain KKI, Aulia juga menyinggung kepastian pencairan Beasiswa Kukar Idaman tahap kedua. Ia menegaskan mahasiswa tidak perlu khawatir karena beasiswa akan dibayarkan paling lambat pada akhir Oktober 2025. “Kemarin kami sampaikan bahwa BEM Unikarta ada audiensi dengan kami mempertanyakan masalah beasiswa. Hari ini DPRD sudah melaksanakan proses itu dan insya Allah ini hanya menunggu proses administratif saja lagi. Kita akan bekerja dengan cepat, mudah-mudahan di Oktober bisa kita selesaikan segala sesuatunya, sehingga pasti di akhir Oktober bisa kita bayarkan beasiswa untuk kawan-kawan mahasiswa,” pungkasnya.

Strategi Peningkatan Program KKI

Aulia mengungkapkan bahwa pihaknya telah memiliki rencana strategis untuk meningkatkan efektivitas program KKI. Dengan adanya dana yang tidak dapat digunakan untuk penyertaan modal ke Bank Kaltimtara, pemerintah daerah akan fokus pada pengembangan program yang langsung berdampak pada masyarakat. Hal ini termasuk memperluas cakupan penerima manfaat serta meningkatkan jumlah perputaran dana.

Peningkatan program KKI juga akan diiringi dengan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar lebih banyak warga dapat memahami manfaat dari program ini dan berpartisipasi dalam penggunaannya. Selain itu, pemerintah daerah akan melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program untuk memastikan bahwa semua target yang ditetapkan dapat tercapai.

Kesiapan dalam Pengelolaan Anggaran

Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan DPRD dalam pengelolaan anggaran. Proses pembahasan anggaran perubahan yang telah dilalui menunjukkan bahwa terdapat komunikasi yang baik antara pihak eksekutif dan legislatif. Hal ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dengan langkah-langkah yang telah dirancang, Aulia optimis bahwa program-program unggulan seperti KKI dan beasiswa akan terus berjalan dengan baik. Bahkan meskipun ada tantangan dalam proses penyertaan modal, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.