Penjelasan CEO Freeport Mengenai Pembebasan Saham 12 Persen untuk Pemerintah Indonesia
Rosan P. Roeslani, Chief Executive Officer (CEO) Danantara, menjelaskan alasan mengapa Freeport bersedia melepas saham sebesar 12 persen secara gratis kepada pemerintah Indonesia. Menurutnya, ini merupakan bagian dari seni negosiasi yang dilakukan antara kedua belah pihak.
“Ya, itu adalah art of negotiation,” ujar Rosan di Kantor BKPM, Jakarta, Rabu (1/10/2025). Ia menambahkan bahwa proses negosiasi berlangsung cukup ketat karena terjadi bolak-balik. Akhirnya, Freeport setuju untuk memberikan 12 persen saham tanpa biaya, sehingga tidak ada pembayaran yang diperlukan. “Karena nilai pembayaran tersebut sangat besar,” jelasnya.
Saat ini, pemerintah Indonesia dan Freeport sedang menyelesaikan administrasi dari kesepakatan divestasi 12 persen. Meskipun begitu, kedua pihak telah mencapai titik persetujuan terkait penjualan saham tersebut. Setelah proses administrasi selesai, penandatanganan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Freeport bisa segera dilakukan.
Sebelumnya, Rosan telah mengonfirmasi bahwa Freeport McMoran setuju untuk melepas saham sebesar 12 persen ke Indonesia secara gratis atau tanpa biaya. Kepastian ini disampaikan Rosan setelah bertemu dengan CEO Freeport McMoran, Kathleen Quirk, dan Chairman Freeport McMoran, Richard Adkerson, di Amerika Serikat (AS) baru-baru ini.
“Mereka (Freeport) sudah menyetujui untuk 12 persen (pelepasan saham untuk Indonesia). Kemarin saya juga di Amerika Serikat bertemu dengan pimpinannya langsung, dengan CEO-nya langsung dan owner-nya,” ujar Rosan di Kantor BKPM, Jakarta, Selasa (30/9/2025).
“Dan mereka sudah menyetujui untuk memberikan free of charge (tanpa biaya), ya saham 12 persen,” tegasnya.
Perubahan Kepemilikan Saham Pemerintah Indonesia
Sebagai informasi, pemerintah Indonesia sebelumnya memiliki 51 persen saham di Freeport. Dengan adanya persetujuan pelepasan saham (proses divestasi) yang baru ini, maka kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia meningkat menjadi 63 persen.
Rosan Roeslani menjelaskan bahwa persetujuan Freeport McMoran untuk melepas 12 persen saham itu merupakan hasil dari proses negosiasi. Sebelumnya, rencana yang dibuat adalah pelepasan saham sebesar 10 persen untuk Indonesia. Namun, akhirnya jumlahnya meningkat menjadi 12 persen.
“Tapi Alhamdulillah kena 12 persen sekarang kita,” lanjutnya.
Proses Negosiasi yang Berhasil
Proses negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Freeport berlangsung cukup intensif. Dari awal hingga akhir, kedua belah pihak terus berdiskusi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Hasil akhirnya adalah pengalihan saham sebesar 12 persen secara gratis.
Negosiasi ini juga menunjukkan komitmen Freeport untuk tetap menjaga hubungan baik dengan pemerintah Indonesia. Dengan adanya peningkatan kepemilikan saham, pemerintah akan memiliki kendali lebih besar atas operasional perusahaan tambang tersebut.
Selain itu, langkah ini juga menjadi bentuk apresiasi dari Freeport terhadap dukungan pemerintah selama ini. Dengan memperkuat posisi pemerintah dalam kepemilikan saham, diharapkan dapat membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan ekonomi Indonesia.
Tantangan dan Peluang Masa Depan
Meski proses negosiasi telah selesai, masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh pihak-pihak terkait. Misalnya, proses administrasi dan legalitas dari pengalihan saham harus diselesaikan dengan cepat agar tidak menghambat operasional perusahaan.
Namun, peluang yang muncul dari kesepakatan ini sangat besar. Dengan kepemilikan saham yang lebih besar, pemerintah Indonesia dapat lebih aktif dalam mengambil keputusan strategis terkait operasional Freeport. Hal ini juga akan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan sumber daya alam yang signifikan.
Dengan demikian, kesepakatan ini bukan hanya sekadar transaksi finansial, tetapi juga menjadi langkah penting dalam membangun hubungan yang lebih kuat antara pemerintah dan perusahaan tambang internasional.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!