Aksi Ekstrem sebagai Bentuk Protes terhadap Konflik Agraria
Pada peringatan Hari Tani Nasional yang jatuh pada Rabu (24/9), akan ada aksi yang tidak biasa. Muhammad Ridwan, seorang aktivis agraria dari Riau, berencana melakukan aksi ekstrem dengan mencor badannya menggunakan semen di depan Istana Negara, Jakarta. Aksi ini dilakukan sebagai simbol perlawanan terhadap konflik agraria yang masih berlarut dan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak efektif dalam menjalankan reforma agraria.
Ridwan mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini sedang menghadapi situasi darurat agraria. Ribuan petani, masyarakat adat, serta komunitas lokal masih menghadapi berbagai tantangan seperti kriminalisasi, perampasan lahan, hingga hilangnya ruang hidup mereka. Ia menilai bahwa pemerintah lebih sering mendukung korporasi besar daripada melindungi petani kecil.
Dalam pernyataannya, Ridwan menyebut Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang dibentuk pemerintah tidak efektif. Ia juga mengkritik lemahnya koordinasi antar kementerian serta ketidakpastian hukum yang membuat konflik tanah semakin memburuk.
Lewat aksinya, Ridwan berharap bisa bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Ia ingin menyampaikan aspirasi rakyat kecil dan mendesak presiden untuk mengambil langkah terobosan dalam menyelesaikan masalah agraria.
Ridwan mengusulkan pembentukan Badan Nasional Reforma Agraria (BNRA) yang berada di bawah kendali langsung Presiden. Badan ini harus memiliki kewenangan lintas sektor dan fokus pada lima agenda utama:
- Evaluasi dan pencabutan izin HGU/HTI yang bermasalah.
- Redistribusi lahan telantar kepada petani.
- Legalisasi tanah adat dan pemberian hak kelola ke komunitas lokal.
- Penghentian kriminalisasi petani dan masyarakat adat.
- Penegakan hukum terhadap pelanggaran agraria.
Menurut Ridwan, BNRA akan menjadi langkah nyata Presiden dalam menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945. Dengan membentuk BNRA, Presiden Prabowo menunjukkan keberpihakan sejati kepada petani, nelayan, dan masyarakat adat yang selama ini terpinggirkan.
Konflik Agraria yang Kian Meluas
Data dari organisasi masyarakat sipil menunjukkan bahwa konflik agraria terus meningkat dalam satu dekade terakhir. Masalah yang muncul meliputi perebutan lahan perkebunan, konsesi hutan tanaman industri, hingga proyek infrastruktur skala besar. Situasi ini memperburuk kondisi petani kecil dan komunitas adat yang telah lama memperjuangkan hak atas tanah mereka.
Konflik ini tidak hanya mengancam kehidupan para petani, tetapi juga merusak lingkungan dan memicu ketidakadilan sosial. Banyak komunitas adat kehilangan akses terhadap tanah warisan mereka, sementara petani kecil terus berjuang untuk mempertahankan lahan yang mereka tanami selama bertahun-tahun.
Masalah agraria juga berdampak pada stabilitas nasional. Ketidakpastian hukum dan kurangnya perlindungan hukum bagi petani serta masyarakat adat dapat memicu gesekan sosial yang berujung pada konflik yang lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.
Salah satu solusi yang ditawarkan oleh Ridwan adalah pembentukan BNRA. Dengan struktur yang kuat dan independen, BNRA dapat menjadi penggerak utama dalam menyelesaikan konflik agraria secara adil dan transparan. Selain itu, BNRA juga dapat memastikan bahwa kebijakan agraria benar-benar berpihak kepada rakyat kecil, bukan hanya korporasi besar.
Dalam konteks yang lebih luas, isu agraria menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Tanpa penyelesaian konflik agraria, sulit untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat, sangat diperlukan dalam proses reforma agraria.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!