Kehidupan yang Penuh Tekanan dan Kebutuhan Layanan Kesehatan Jiwa yang Meningkat
Pagi itu, saya mengantar ibu ke poliklinik di sebuah rumah sakit besar di kota saya. Ruang tunggu penuh sesak dengan kursi-kursi yang dipenuhi orang, sebagian berdiri, sebagian duduk di lantai dengan wajah lelah. Di balik kaca ruang pendaftaran, ruang tunggu poli psikiatri juga tampak penuh. Orang-orang datang dengan ekspresi berbeda: ada yang cemas, murung, atau diam seperti sedang menahan beban yang tak terlihat.
Fenomena ini tidak hanya terjadi di satu tempat. Di berbagai kota, layanan kesehatan jiwa menjadi salah satu yang paling banyak diminati. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat layanan ini begitu padat?
Tekanan Hidup yang Menambah Beban Mental
Pandemi COVID-19 memberikan dampak besar terhadap kesehatan mental masyarakat. Banyak orang mengalami lonjakan kasus depresi, kecemasan, dan trauma akibat kehilangan pekerjaan atau orang tercinta. Selain itu, media sosial juga memberikan tekanan baru. Perbandingan gaya hidup, standar kecantikan, dan budaya “harus sukses sebelum usia 30” membuat banyak generasi muda merasa tertekan.
UNICEF menyatakan bahwa penggunaan media sosial secara berlebihan berkontribusi pada meningkatnya risiko masalah kesehatan jiwa pada remaja. Tidak hanya itu, tekanan ekonomi juga turut memperparah kondisi ini. Inflasi, biaya hidup yang terus naik, serta ketidakpastian pekerjaan membuat banyak keluarga harus berjuang lebih keras. Semua faktor ini menjadi kombinasi yang menekan daya tahan mental.
Pengalaman Lapangan dan Masalah yang Terjadi
Dari obrolan singkat dengan perawat dan beberapa pengantar pasien di ruang tunggu, kita bisa melihat gambaran lebih jelas. Banyak pasien datang dengan masalah kecemasan akibat bullying di sekolah atau lingkungan kerja. Ada juga yang terpuruk karena kegagalan percintaan atau tekanan ekonomi, seperti persaingan kerja yang ketat dan kesulitan mendapatkan pekerjaan layak.
Banyak kasus berujung pada keretakan rumah tangga. “Banyak pasien datang setelah pernikahannya kandas karena masalah ekonomi atau konflik yang tidak terselesaikan,” ujar seorang perawat yang enggan disebut namanya. Kesaksian ini menunjukkan bahwa pasien psikiatri bukan hanya mereka dengan diagnosa klinis berat, tetapi juga orang-orang biasa yang merasa tidak sanggup lagi menanggung beban hidup sehari-hari.
Data yang Menggambarkan Tren Peningkatan
Tren peningkatan kebutuhan layanan psikiatri dapat dilihat dari data BPJS Kesehatan. Pada 2024, terdapat sekitar 2,97 juta rujukan kasus kesehatan jiwa dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ke rumah sakit. Dalam lima tahun terakhir, pembiayaan layanan kesehatan jiwa melalui BPJS mencapai Rp 6,77 triliun untuk 18,9 juta kasus. Skizofrenia menjadi diagnosis terbanyak dengan 7,5 juta kasus yang menelan biaya hampir Rp 3,5 triliun.
Namun, peningkatan permintaan tidak sebanding dengan ketersediaan tenaga ahli. Indonesia hanya memiliki sekitar 1.221 psikiater untuk melayani lebih dari 270 juta penduduk, rasio yang jauh dari ideal. Distribusi tenaga ahli pun timpang, terkonsentrasi di Jawa, sementara di daerah lain pasien harus menempuh perjalanan jauh untuk berkonsultasi.
Selain itu, hanya sekitar 50% Puskesmas di Indonesia yang memiliki layanan kesehatan jiwa, dan hanya 40% rumah sakit umum yang menyediakan layanan serupa. Kondisi ini menunjukkan betapa terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan jiwa.
Antrean Panjang dan Tenaga Medis yang Kewalahan
Di beberapa rumah sakit, antrean pasien semakin panjang. Pasien harus menunggu berjam-jam bahkan berminggu-minggu untuk mendapat jadwal konsultasi. Situasi ini tidak hanya membebani pasien, tetapi juga tenaga medis yang berisiko mengalami kelelahan dan burnout.
“Kadang pasien datang dalam kondisi sangat berat, tapi kami juga terbatas secara waktu dan tenaga,” ujar seorang psikiater di Jakarta. Meski pemerintah berupaya memperkuat layanan kesehatan jiwa melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tantangan masih besar: keterbatasan jumlah psikiater, fasilitas rawat inap jiwa yang belum merata, serta stigma masyarakat yang masih kuat.
Harapan ke Depan
Undang-Undang Kesehatan Jiwa (UU No. 18/2014) menegaskan bahwa setiap orang berhak menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat dan memperoleh layanan kesehatan jiwa tanpa diskriminasi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perjalanan menuju cita-cita itu masih panjang.
Dari ruang tunggu poli psikiatri yang penuh, kita bisa melihat kenyataan: tekanan hidup kini begitu berat hingga banyak orang membutuhkan pertolongan profesional. Namun, kesehatan jiwa tidak seharusnya menjadi "pintu terakhir" setelah semua daya tahan runtuh.
Harapannya, layanan psikiatri bisa lebih mudah diakses, stigma bisa dihapus, dan dukungan komunitas makin kuat. Karena pada akhirnya, menjaga kesehatan mental adalah bagian tak terpisahkan dari menjaga kualitas hidup.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!