Komisi III DPRD Maluku Usulkan Peta Bencana untuk BWS

Komisi III DPRD Maluku Minta BWS Segera Siapkan Peta Rawan Bencana

Komisi III DPRD Provinsi Maluku mengajukan rekomendasi penting terkait pengelolaan risiko banjir di wilayah tersebut. Salah satu saran yang disampaikan adalah agar Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku menyusun peta rawan bencana secara komprehensif. Hal ini dimaksudkan sebagai acuan dalam upaya mitigasi banjir dan penanggulangan bencana.

Saran ini diungkapkan oleh Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu, saat berada di Ambon pada Selasa (23/9). Ia menilai bahwa saat ini belum ada peta yang mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Menurutnya, laporan yang diberikan oleh instansi terkait sering kali tidak akurat dan tidak mewakili seluruh area yang rentan terhadap banjir.

Sebelumnya, warga di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, mengeluh tentang kondisi Kali Waitomu. Masalah seperti banjir, sedimentasi, serta kurangnya data daerah rawan bencana menjadi perhatian utama. Halimun menyoroti bahwa banyak tempat yang belum terakomodasi dalam laporan resmi, meskipun dampak banjir sudah terjadi di berbagai titik.

“Saya meminta agar BWS segera memiliki peta rawan bencana. Menurut saya, BWS belum memilikinya,” ujar Halimun. Ia menekankan bahwa peta ini sangat penting sebagai dasar perencanaan infrastruktur pengendali banjir serta langkah-langkah pencegahan dini saat musim hujan tiba.

Selain itu, ia juga menyoroti perlunya tindakan nyata dari pihak BWS, bukan hanya sekadar retorika. Dalam kesempatan tersebut, ia berharap instansi teknis tersebut dapat segera merespons keluhan warga dengan kerja nyata. Langkah-langkah ini dinilai penting untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang tinggal di sekitar Kali Waitomu maupun daerah-daerah lain yang rentan terhadap banjir.

Pentingnya Data dan Perencanaan yang Akurat

Peta rawan bencana yang lengkap dan akurat akan menjadi dasar bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam membuat kebijakan dan program mitigasi banjir. Dengan data yang jelas, langkah-langkah seperti pembangunan tanggul, drainase, atau sistem peringatan dini bisa dilakukan lebih efektif.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan peta antara lain:

• Analisis kondisi geografis dan hidrologi wilayah.
• Evaluasi sejarah banjir dan potensi risiko di masa depan.
• Keterlibatan masyarakat setempat dalam memberikan informasi lokal.
• Kolaborasi dengan instansi teknis dan lembaga penelitian.

Halimun juga menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan dalam proses ini. Dengan melibatkan warga, data yang dihasilkan akan lebih akurat dan relevan dengan kondisi nyata di lapangan.

Tantangan dan Solusi yang Harus Diambil

Salah satu tantangan utama dalam penyusunan peta rawan bencana adalah keterbatasan data dan sumber daya. Namun, hal ini bisa diatasi melalui kerja sama antara pemerintah, BWS, dan komunitas setempat. Selain itu, diperlukan pendanaan yang cukup untuk mendukung kegiatan survei dan analisis.

Langkah-langkah tambahan yang bisa dilakukan antara lain:

• Peningkatan kapasitas SDM di BWS dalam mengelola data dan risiko bencana.
• Pemanfaatan teknologi seperti citra satelit dan sistem informasi geografis (SIG).
• Pengembangan sistem peringatan dini yang mudah diakses oleh masyarakat.

Dengan adanya peta rawan bencana yang komprehensif, diharapkan dapat mengurangi risiko banjir dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Ini juga menjadi langkah penting dalam memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Maluku.