Peningkatan Anggaran Infrastruktur dan Kebutuhan Dasar Masyarakat
Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan peningkatan signifikan terhadap alokasi anggaran infrastruktur dalam APBD Perubahan 2025. Dalam APBD murni sebelumnya, anggaran untuk infrastruktur hanya dialokasikan sebesar Rp 2,1 triliun. Namun, kini anggaran tersebut meningkat hingga dua kali lipat menjadi Rp 4,9 triliun, atau naik sebesar Rp 2,7 triliun.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa peningkatan ini terlihat dari data APBD Perubahan 2025. Selain infrastruktur, beberapa sektor lain juga mengalami kenaikan anggaran. Untuk sektor kesehatan, anggaran meningkat sebesar Rp 81,3 miliar menjadi Rp 2,5 triliun. Sementara itu, anggaran ketahanan pangan bertambah sebesar Rp 64,2 miliar menjadi Rp 767 miliar, dan pendidikan juga mengalami peningkatan sebesar Rp 120 miliar menjadi Rp 11,3 triliun.
Herman menegaskan bahwa semua peningkatan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat. “Dari angka-angka ini terlihat keseriusan dan komitmen Pemda untuk menjawab kebutuhan warga,” ujarnya dalam PressTalk di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Selasa 23 September 2025.
Selain itu, Pemprov Jabar juga menargetkan pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) mencapai Rp 9,7 triliun pada APBD Perubahan 2025. Program pemutihan pajak yang digagas Gubernur Dedi Mulyadi diyakini menjadi salah satu faktor utama dalam pencapaian target ini. Dari total pendapatan tersebut, target PKB ditetapkan sebesar Rp 6,2 triliun dan BBNKB sebesar Rp 3,5 triliun.
“Target ini khusus untuk perubahan. PKB Rp 6,2 triliun dan BBNKB Rp 3,5 triliun. Total pendapatan daerah kita targetkan Rp 31 triliun,” kata Herman.
Ia mengakui bahwa target pendapatan ini cukup ambisius. Namun, langkah ini dilakukan agar kinerja fiskal Jabar tetap optimal, sehingga dapat mendukung pelayanan publik secara maksimal. “Terus terang ini sangat progresif, tapi pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti,” ujarnya.
Meski demikian, Herman menyadari bahwa pencapaian target bukanlah hal yang mudah. Pertumbuhan kendaraan listrik di Jabar mulai memengaruhi penerimaan daerah karena kendaraan listrik mendapat subsidi, sehingga tidak memberi kontribusi pada PKB dan BBNKB. Akibatnya, penerimaan daerah dari sektor ini berkurang.
Untuk mengatasi hal ini, Pemprov Jabar telah menyiapkan strategi lain agar pendapatan tetap stabil. “Penggunaan kendaraan listrik makin meningkat, dan kita tidak dapat penerimaan dari situ. Maka perlu mitigasi agar pembangunan di Jabar tidak melambat. Kami upayakan maksimal, semoga target bisa tercapai,” ujarnya.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!