Wacana Verifikasi Biometrik untuk Aktivasi Medsos Dianggap Tidak Sesuai

Kritik terhadap Kebijakan Verifikasi Biometrik di Media Sosial

Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi) mengusulkan penerapan verifikasi biometrik seperti pemindaian wajah dan sidik jari sebagai syarat aktivasi akun media sosial. Langkah ini ditujukan untuk mengatasi masalah kepemilikan akun ganda serta penggunaan akun anonim yang dinilai rentan disalahgunakan. Namun, langkah tersebut mendapat kritik dari berbagai pihak, termasuk para pengamat media sosial.

Enda Nasution, seorang pengamat media sosial, menilai bahwa kebijakan ini tidak tepat karena tidak menyentuh akar permasalahan. Menurutnya, hingga saat ini Komdigi belum benar-benar memahami dan mencari solusi untuk masalah yang terjadi di ruang publik digital. Ia menilai bahwa langkah seperti verifikasi biometrik hanya menjadi kebijakan teknis jangka pendek yang cenderung reaktif, bukan berdasarkan data dan analisa mendalam.

"Menurut saya sampai sekarang saya enggak melihat Komdigi betul-betul mengerti dan mencoba mencari solusi terhadap masalah yang terjadi di ruang publik digital," ujarnya dalam sebuah wawancara.

Enda menegaskan bahwa jika Komdigi benar-benar ingin mengatasi masalah di ruang digital, maka perlu dilakukan kajian dan analisis mendalam. Ia menyarankan agar dibuat studi mendalam dan mencari analisa akar permasalahan. Dari situ, nantinya akan muncul strategi-strategi dengan berbagai pendekatan yang dapat mengurangi minimal permasalahan di ruang publik digital.

Pentingnya Pemetaan Masalah Sebelum Mengambil Tindakan

Menurut Enda, Komdigi belum mendefinisikan secara jelas permasalahan apa yang sebenarnya ingin diselesaikan melalui kebijakan ini. Ia menegaskan bahwa perlu ada pemetaan lebih serius terhadap persoalan yang ingin diatasi di ruang digital.

"Coba sekarang didefinisikan saja dulu, apa sih permasalahan yang ingin diselesaikan, apa targetnya sekarang, bagaimana nanti kita mau mencapainya. Mungkin berangkat dari situ dulu," kata dia.

Dengan demikian, ia menilai bahwa kebijakan yang diambil harus didasarkan pada analisis yang matang dan pemahaman yang mendalam terhadap tantangan yang dihadapi di dunia digital. Tanpa hal itu, kebijakan yang diambil hanya akan menjadi solusi sementara yang tidak efektif.

Tujuan Kebijakan Verifikasi Biometrik

Secara umum, kebijakan verifikasi biometrik diusulkan sebagai langkah untuk mengatasi kepemilikan akun ganda serta penggunaan akun anonim yang dinilai berpotensi disalahgunakan. Kebijakan ini juga diklaim bertujuan memperkuat keamanan identitas digital sekaligus menekan penyalahgunaan ruang daring, seperti penipuan, penyebaran konten berbahaya, hingga praktik akun palsu.

Namun, banyak pihak meragukan efektivitas dan keberlanjutan dari kebijakan ini. Terlebih lagi, adanya kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data pribadi pengguna. Jika tidak diimplementasikan dengan hati-hati dan transparan, kebijakan ini bisa berdampak negatif terhadap hak individu dan kepercayaan pengguna terhadap platform digital.

Kesimpulan

Dari berbagai sudut pandang, tampaknya kebijakan verifikasi biometrik masih membutuhkan evaluasi yang lebih mendalam. Meskipun tujuannya baik, implementasinya harus diiringi dengan analisis yang komprehensif dan partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan berbasis data, kebijakan ini bisa benar-benar memberikan dampak positif bagi pengguna dan keamanan digital secara keseluruhan.