Wamendagri: Perdamaian Tak Bisa Dipaksa, Ini Rahasianya!

Peran Kepala Daerah dalam Menjaga Stabilitas Perdamaian

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa peran kepala daerah sangat penting sebagai penjaga stabilitas perdamaian di wilayah masing-masing. Ia menjelaskan bahwa salah satu kunci utama untuk menjaga kondusivitas adalah dengan membangun konektivitas yang baik antara pemimpin dan masyarakat.

“Ini adalah konektivitas antara pemimpin dan daerahnya, dan kita tidak bisa main-main masalah stabilitas perdamaian,” ujar Bima saat menjadi pembicara dalam Seminar International Day of Peace di Aula Serbaguna Universitas Pertahanan (Unhan) RI, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pentingnya Konsensus dan Kehadiran Pemimpin di Masyarakat

Bima menyampaikan bahwa perdamaian hanya dapat terwujud jika kepala daerah mampu membangun konsensus. Namun, ia mengakui bahwa membangun konsensus bukanlah hal mudah. Dibutuhkan dukungan penuh dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta kesadaran semua pihak.

“Kalau kepala daerah itu tidak punya jam terbang kemudian ingin membangun kondusivitas, sering kali dibenturkan dengan berbagai realita. Dibutuhkan kepiawaian untuk membangun konsensus,” tegasnya.

Untuk itu, Bima mendorong para kepala daerah agar aktif turun langsung ke masyarakat. Kehadiran pemimpin di tengah rakyat tidak hanya memperkuat rasa percaya, tetapi juga memastikan kesejahteraan benar-benar diperhatikan.

Perdamaian Lahir dari Kesadaran, Bukan Paksaan

Bima menambahkan bahwa perdamaian sejati tidak bisa dipaksakan. Stabilitas akan lahir ketika masyarakat merasa memiliki rasa percaya pada pemimpinnya. Oleh karena itu, diperlukan pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa agar konsensus dapat berjalan.

“Perdamaian itu lahir dari stabilitas, kesadaran, dan konsensus. Bukan dari paksaan,” jelasnya.

Sejalan dengan SDGs Poin 16

Lebih lanjut, Bima mengingatkan bahwa perdamaian dunia sudah menjadi agenda global dalam Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya poin ke-16, yaitu Peace, Justice and Strong Institutions.

Menurutnya, pemerintah Indonesia harus meneguhkan komitmen pada agenda tersebut dengan cara membangun kedekatan, kepercayaan, partisipasi, serta kolaborasi bersama masyarakat.

“Partisipasi dan kolaborasi, insyaallah akan membangun kondusivitas perdamaian nasional untuk membantu negara ini mencapai performa yang maksimal,” pungkasnya.

Kehadiran Tokoh Penting dalam Seminar

Dalam seminar tersebut, hadir Rektor Unhan Anton Nugroho, Executive Director and Research Advisor Youthlab Muhammad Faisal, Tenaga Ahli KPK Adi Tasya Nurzahra, serta para dekan dan civitas academica Unhan. Kehadiran para tokoh ini memperkuat pentingnya peran kolaborasi lintas sektor dalam menjaga perdamaian dan membangun kepercayaan publik.

Kolaborasi sebagai Kunci Utama

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai lembaga menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Bima menekankan bahwa tanpa partisipasi aktif dari seluruh pihak, upaya menjaga perdamaian akan sulit dicapai.

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Pemimpin daerah harus mampu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya partisipasi, masyarakat akan merasa lebih terlibat dan memiliki rasa memiliki terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah setempat.

Kepercayaan sebagai Fondasi Perdamaian

Kepercayaan antara pemimpin dan masyarakat merupakan fondasi utama dalam menjaga perdamaian. Tanpa kepercayaan, segala upaya untuk menciptakan stabilitas akan sia-sia. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menjunjung transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya.

Membangun Budaya Damai

Selain itu, Bima menekankan pentingnya membangun budaya damai di tingkat masyarakat. Ini bisa dilakukan melalui pendidikan, sosialisasi, dan penguatan nilai-nilai kebersamaan.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, keberhasilan menjaga perdamaian dan stabilitas di suatu daerah bergantung pada komitmen dan kinerja kepala daerah yang tangguh. Dengan membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor, perdamaian dapat tercapai secara berkelanjutan.