Ekonomi Digital Meledak, Pajak E-Commerce Naik 65 Persen Picu Konsumsi

Perubahan Pola Konsumsi dan Pertumbuhan Ekonomi Digital

Digitalisasi semakin mengubah wajah perekonomian Indonesia. Perubahan dari pola belanja di toko fisik ke platform daring kini menjadi fenomena yang tidak bisa diabaikan. Peningkatan transaksi digital tidak hanya mencerminkan perubahan gaya hidup, tetapi juga menunjukkan kontribusi ekonomi digital terhadap pendapatan negara.

Kementerian Keuangan mencatat bahwa hingga Agustus 2025, penerimaan pajak dari perdagangan daring meningkat sekitar 65 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya. Angka ini naik dari Rp 10,5 triliun menjadi Rp 17,4 triliun. Pertumbuhan signifikan ini menunjukkan bahwa e-commerce telah menjadi penopang baru dalam fiskal negara, terutama di tengah melambatnya beberapa sektor lain.

Gaya Hidup Baru Konsumen

Menurut Piter Abdullah, ekonom sekaligus Policy and Program Director Lembaga Riset Prasasti, belanja daring kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. "Hari ini siapa yang tidak menggunakan gawai? Begitu masuk ke media sosial, tawaran belanja online membanjiri layar. Itu sudah jadi pola konsumsi baru," ujarnya.

Piter menjelaskan bahwa digitalisasi belanja tidak hanya terbatas di perkotaan. Akses internet yang semakin merata membuat tren ini merambah hingga daerah pedesaan. Sistem pembayaran digital yang berkembang pesat juga mempercepat pergeseran tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa daya beli tetap menjadi faktor utama. "Jika pendapatan masyarakat tidak meningkat, meskipun semuanya digital, konsumsi tetap terbatas," tambahnya.

E-Commerce dan Batasan Konvensional

Teuku Riefky, peneliti makroekonomi dari LPEM FEB UI, menilai akselerasi digitalisasi sejak pandemi Covid-19 membuat e-commerce semakin diminati. Belanja daring dinilai lebih praktis dan hemat biaya. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa e-commerce tidak sepenuhnya bisa menggantikan konsumsi konvensional, terutama untuk barang-barang tahan lama seperti kendaraan bermotor dan peralatan rumah tangga besar.

Namun, hal ini justru membuka peluang bagi UMKM lokal. Dengan digitalisasi, usaha kecil menengah dapat menjangkau pasar yang lebih luas, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, dan menjadi bagian dari rantai pasok nasional.

Ekonomi Digital Makin Dominan

Riset terbaru Lembaga Riset Prasasti (Agustus 2025) menunjukkan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia pada 2024 mencapai sekitar Rp 1.860 triliun atau 8,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini diproyeksikan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan.

Prasasti juga mencatat bahwa investasi di sektor digital lebih efisien dibanding sektor lainnya, tercermin dari ICOR (Incremental Capital Output Ratio) sekitar 4,3—lebih rendah dibanding rata-rata nasional. Artinya, setiap tambahan investasi di sektor digital mampu menghasilkan pertumbuhan PDB lebih tinggi. Fakta ini menegaskan bahwa ekonomi digital sebagai mesin baru penggerak pertumbuhan nasional.

Konsumsi dan Pertumbuhan Ekonomi

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2025 sebesar 5,12 persen (yoy), lebih tinggi dibanding kuartal sama 2024 yang tumbuh 5,05 persen. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor utama dengan kontribusi 2,64 persen terhadap pertumbuhan.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, menyebut pola konsumsi daring ikut menyumbang, meski tidak terlihat kasat mata seperti aktivitas di pusat perbelanjaan. Data BPS menunjukkan transaksi marketplace dan ritel elektronik tumbuh 7,55 persen secara kuartalan, terutama dari sektor restoran.

Menjaga Daya Beli

Meski tren digitalisasi menjanjikan, tantangan terbesar tetap pada daya beli masyarakat. Digitalisasi hanyalah sarana; tanpa pendapatan yang cukup, konsumsi tidak akan tumbuh berkelanjutan.

Pemerintah perlu memastikan agar kebijakan fiskal dan perlindungan sosial mampu menjaga daya beli, sekaligus mendukung digitalisasi UMKM. Dengan demikian, ekonomi digital tidak hanya menghasilkan pertumbuhan di angka statistik, tetapi juga menghadirkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat luas.

Lonjakan 65 persen pajak dari sektor perdagangan daring adalah bukti bahwa ekonomi digital makin mendominasi. Namun, keberlanjutan tren ini bergantung pada bagaimana negara menjaga keseimbangan antara akselerasi digitalisasi dan penguatan daya beli masyarakat. Ekonomi digital boleh menjadi keniscayaan, tetapi kesejahteraan tetap harus menjadi tujuan utamanya.