Prabowo Kritik Beban Negara Berkembang Akibat Krisis Iklim di PBB

Presiden Prabowo Subianto Berbicara tentang Dampak Perubahan Iklim di PBB

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam pidatanya di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, mengungkapkan kekhawatiran terhadap dampak perubahan iklim yang semakin mengancam negara-negara berkembang. Ia menyoroti bahwa banyak negara yang harus menghadapi beban biaya besar akibat konsekuensi dari perubahan iklim.

Prabowo, yang juga ketua partai politik, menjelaskan bahwa Indonesia kini harus membangun infrastruktur untuk melindungi wilayah pesisir dari ancaman kenaikan permukaan laut. Salah satu contohnya adalah pembangunan tanggul laut sepanjang 480 kilometer. Proyek ini diperkirakan akan memakan waktu hingga 20 tahun.

“Kami terpaksa membangun tanggul raksasa sepanjang 480 kilometer. Pembangunan ini mungkin memakan waktu hingga 20 tahun,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa tidak ada pilihan lain selain memulai proyek tersebut sekarang.

Ancaman Kenaikan Permukaan Laut

Perubahan iklim telah memberikan dampak nyata pada Indonesia. Salah satu ancaman terbesar adalah kenaikan permukaan laut yang mengancam wilayah pesisir dan kawasan Ibu Kota Jakarta. Menurut Prabowo, kenaikan permukaan laut mencapai sekitar lima sentimeter setiap tahunnya.

Bayangkan apa yang akan terjadi dalam sepuluh tahun atau bahkan dua puluh tahun ke depan. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa Indonesia memilih untuk menghadapi perubahan iklim secara aktif.

Tantangan Global dan Tanggung Jawab Bersama

Prabowo menyerukan agar negara-negara yang menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar turut berkontribusi lebih besar dalam pembiayaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Ia menekankan pentingnya transisi energi yang adil.

“Kita harus memastikan bahwa transisi energi berlangsung adil. Jangan sampai negara-negara berkembang tertinggal dan justru menanggung biaya lebih besar,” kata Prabowo.

Komitmen Indonesia untuk Net Zero Emission

Indonesia memiliki komitmen kuat untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060. Langkah ini dilakukan dengan upaya reforestasi seluas 12 juta hektare untuk menyerap karbon dan menjaga ekosistem hutan. Prabowo yakin bahwa program hijau seperti ini tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan tetapi juga dapat membuka peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Transisi Energi yang Berkelanjutan

Selain itu, Indonesia berkomitmen untuk melakukan transisi energi dengan meninggalkan ketergantungan pada bahan bakar fosil dan beralih ke energi terbarukan. Prabowo menekankan bahwa negara ini berkomitmen untuk menjalankan janji dan target yang telah disepakati dalam Perjanjian Paris 2015.

“Kami tidak ingin hanya jadi korban (perubahan iklim). Kami ingin jadi bagian dari solusi,” tegasnya.

Kesimpulan

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa perubahan iklim bukanlah isu lokal, tetapi masalah global yang membutuhkan solusi bersama. Indonesia siap menjadi bagian dari solusi dengan menjalankan kebijakan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah konkret seperti pembangunan tanggul laut dan reforestasi, Indonesia berupaya mengurangi dampak perubahan iklim serta memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.