Pemerintah Belum Putuskan Kenaikan Cukai Rokok 2026
Pemerintah masih mempertimbangkan kebijakan kenaikan cukai rokok untuk tahun 2026. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa keputusan akan diambil setelah berdiskusi langsung dengan asosiasi industri rokok. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebijakan fiskal dan perlindungan industri dalam negeri.
“Pendapatan dari cukai itu tidak harus segera naik, kan? Saya ingin bertemu dengan asosiasi rokok, yang menjadi pelanggan terbaik bagi cukai ini,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (23/9/2025).
Ia menegaskan tujuan utama adalah menjaga kelangsungan industri rokok domestik. “Kita tidak ingin industri rokok dalam negeri mati sementara industri rokok Tiongkok tetap hidup karena masuk ke Indonesia,” tambahnya.
Purbaya juga meminta waktu sebelum mengumumkan keputusan resmi. “Tidak ada di kepala saya. Anda mau minta bocoran? Jangan. Saya ingin ketemu dulu dengan mereka, biar mereka janji apa gitu. Mungkin sehari dua hari nanti. Mungkin saya telepon besok,” katanya.
Pendekatan yang Lebih Realistis
Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, menilai penerimaan cukai tidak bisa hanya bergantung pada kenaikan tarif. Menurutnya, struktur lapisan tarif perlu diperluas agar industri menengah dan kecil tetap bertahan.
“Jika lapisan tarif semakin dibuka lebar, maka industri menengah dan bawah akan tetap hidup. Tapi jika lapisannya dipersempit, yang di bawah akan kesulitan,” ujarnya.
Target penerimaan cukai dan bea masuk/keluar tahun depan ditetapkan sebesar Rp236 triliun. Said menegaskan bahwa keberhasilan ini sangat bergantung pada keputusan skema tarif yang diambil pemerintah. Ia menilai pendekatan ini lebih realistis daripada hanya mengandalkan kenaikan tarif.
“Kalau Pak Purbaya mau, istilahnya punya goodwill, saya setuju saja. Ya, kalau idealnya bukan soal tebak-tebakan, harus dikaji lebih mendalam, tidak bisa buru-buru. Karena juga menyangkut aspek kesehatan,” ujar Said.
Peran HIPMI dalam Kebijakan Cukai Rokok
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) melalui Ketua BPP Bidang Sinergitas Danantara dan BUMN, Anthony Leong, menyoroti pentingnya menempatkan kebijakan cukai rokok secara proporsional. Ia menilai cukai yang mencapai 57 persen tidak hanya sebagai instrumen fiskal, tetapi juga harus diletakkan dalam kerangka keseimbangan antara kesehatan masyarakat, penerimaan negara, dan perlindungan tenaga kerja.
Anthony menekankan bahwa setiap kebijakan fiskal, meskipun tujuannya baik, harus disertai kalkulasi dampak sosial-ekonomi yang nyata. Jika harga rokok legal melonjak terlalu tinggi akibat kenaikan cukai yang drastis, konsumen berisiko besar beralih ke produk ilegal.
Kondisi ini tidak hanya menggerus penerimaan negara, tetapi juga menghadirkan ancaman kesehatan yang lebih parah karena rokok ilegal tidak melalui standar pengawasan. Ironisnya, niat menekan prevalensi merokok justru gagal tercapai, sementara industri legal yang selama ini menopang perekonomian melalui tenaga kerja, pajak, dan distribusi ikut terpuruk.
Dampak pada Petani Tembakau dan Cengkeh
Dampak paling nyata dari kebijakan yang tidak berimbang akan dirasakan oleh petani tembakau dan cengkeh. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan lahan tembakau di Indonesia mencapai lebih dari 230 ribu hektare dengan produksi ratusan ribu ton setiap tahun.
Jika permintaan industri menurun tajam, harga jual di tingkat petani akan langsung tertekan. Artinya, mereka yang berada di lapisan paling bawah justru menanggung akibat kebijakan fiskal yang terlalu menitikberatkan pada aspek kesehatan tanpa menyediakan strategi transisi yang jelas.
Anthony mengingatkan petani tembakau tidak bisa dibiarkan menghadapi guncangan ini sendirian. Dibutuhkan program diversifikasi komoditas agar mereka memiliki sumber penghidupan alternatif. Ini penting untuk memastikan kelangsungan hidup para petani dan menjaga stabilitas ekonomi di sektor pertanian.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!