DPR RI Menyetujui RUU APBN 2026
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 menjadi undang-undang. Keputusan ini diambil dalam Sidang Paripurna Ke-5 Masa Persidangan 1 Tahun 2025-2026 yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
RUU APBN 2026 telah melalui proses panjang di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sebelum akhirnya disahkan di tingkat dua. Setelah Banggar DPR RI menyepakati RUU APBN 2026 di tingkat I, dokumen tersebut kemudian dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan.
Pemerintah bersama dengan Banggar DPR RI menetapkan target pendapatan negara pada 2026 sebesar Rp 3.153,6 triliun. Sementara itu, rencana belanja negara 2026 mencapai Rp 3.842,7 triliun. Dengan demikian, APBN 2026 dirancang dengan defisit sebesar Rp 689,1 triliun.
Alokasi Anggaran untuk Pendidikan
Dalam rapat Paripurna DPR RI, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan rincian pagu anggaran berbagai agenda prioritas pada APBN 2026, termasuk pendidikan. APBN 2026 mengalokasikan dana sebesar Rp 769,1 triliun untuk bidang pendidikan yang dialokasikan ke berbagai program.
Beberapa program utama yang menjadi perhatian di bidang pendidikan adalah:
- Kesejahteraan guru/dosen/tenaga pendidik, seperti gaji dan tunjangan
- Beasiswa
- Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah
- Sekolah Rakyat
- Sekolah Unggul Garuda
- Bantuan Operasional Sekolah, PAUD, dan Perguruan Tinggi
Selain pendidikan, APBN 2026 juga memberikan perhatian khusus pada beberapa agenda prioritas lain, antara lain:
- Ketahanan energi
- Kesehatan berkualitas
- Perlindungan sosial
- Pembangunan desa-koperasi-UMKM
- Pertahanan semesta
- Akselerasi investasi dan perdagangan global
- Makan bergizi gratis (MBG)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Salah satu program unggulan dalam APBN 2026 adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggaran untuk program ini sebesar Rp 335 triliun yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, ibu hamil, dan balita. Selain itu, program MBG juga memiliki potensi untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Program ini tidak hanya berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk ikut serta dalam mendukung penguatan ekonomi nasional. Dengan alokasi anggaran yang cukup besar, harapan besar ditempatkan pada kemampuan MBG dalam menciptakan perubahan nyata di berbagai lapisan masyarakat.
Kesimpulan
APBN 2026 mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjalankan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan alokasi anggaran yang jelas dan fokus pada sektor-sektor strategis, APBN 2026 diharapkan mampu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat Indonesia. Melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, pemerintah berkomitmen untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!