Investasi di Ibu Kota Nusantara Capai Rp65,3 Triliun
Investasi yang telah masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai angka yang sangat signifikan. Hingga September 2025, total investasi yang tertanam di IKN mencapai sebesar Rp65,3 triliun. Angka ini berasal dari 49 perusahaan baik dalam maupun luar negeri yang terlibat dalam proyek pembangunan IKN.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa realisasi investasi swasta non-APBN telah mencapai angka tersebut melalui 52 perjanjian kerja sama. Hal ini menunjukkan antusiasme besar dari pelaku usaha dan investor terhadap potensi yang dimiliki oleh IKN.
Selain itu, Basuki juga menegaskan bahwa pembangunan IKN akan terus berjalan tanpa henti. Hal ini menjadi jaminan bahwa proyek ini akan terus dilanjutkan bahkan selama masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan IKN telah diatur secara resmi dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Peraturan ini diundangkan pada 30 Juli 2025 dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, pelaku usaha, serta investor.
Perpres ini menetapkan bahwa pengembangan IKN akan menjadi ibu kota politik Indonesia yang akan mulai beroperasi pada tahun 2028. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah berkomitmen untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan pembangunan IKN.
Rencana Pembangunan IKN
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Presiden Prabowo Subianto merancang beberapa langkah penting untuk pembangunan IKN. Berikut adalah rencana pembangunan yang telah ditetapkan:
-
Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)
Pemerintah akan memprioritaskan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Luas area KIPP mencapai 800 hingga 850 hektare, yang akan menjadi pusat aktivitas pemerintahan. -
Pembangunan Gedung atau Perkantoran
Pemerintah menetapkan bahwa hanya 20% dari total lahan yang tersedia akan digunakan untuk pembangunan gedung atau perkantoran. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan lahan dan memastikan keseimbangan antara fungsi pemerintahan dan lingkungan hidup. -
Hunian dan Rumah Tangga yang Layak
Sebanyak 50% dari lahan tersedia akan dialokasikan untuk pembangunan hunian dan rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Ini merupakan komitmen pemerintah untuk menyediakan tempat tinggal yang nyaman bagi warga IKN. -
Sarana dan Prasarana Dasar
Cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar di kawasan IKN mencapai 50%. Hal ini mencakup fasilitas seperti jalan raya, listrik, air bersih, dan sistem telekomunikasi yang mendukung kehidupan masyarakat. -
Indeks Aksesibilitas dan Konektivitas
Indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan IKN ditetapkan sebesar 0,74. Angka ini menunjukkan bahwa kawasan IKN akan memiliki akses yang mudah dan terintegrasi dengan wilayah sekitarnya.
Perencanaan dan Penataan Ruang
Untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan IKN dan sekitarnya, pemerintah melakukan perencanaan dan penataan ruang yang matang. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan kawasan yang terstruktur, efisien, dan ramah lingkungan. Dengan demikian, IKN tidak hanya menjadi ibu kota politik, tetapi juga menjadi model kota modern yang berkelanjutan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!