Rencana Pemkot Surabaya Mengajukan Pinjaman Daerah 2026
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah merancang pengajuan pembiayaan alternatif melalui pinjaman daerah pada tahun 2026 mendatang. Jumlahnya mencapai Rp 2,9 triliun, yang akan digunakan untuk berbagai proyek infrastruktur penting di kota tersebut.
Rencana ini disampaikan oleh Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Aning Rahmawati. Ia menjelaskan bahwa rencana utang ini telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Kebijakan Umum Anggaran-Perubahan Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
"Jadi, sesuai dengan RPJMD yang sudah dibahas oleh teman-teman Pansus bahwa 2026 itu tercantum utang, nilainya Rp 2,9 Triliun dan sudah masuk di KUA-PPAS muni yang sedang kami pelajari," ujar Aning, Selasa (23/9).
Dana dari pinjaman daerah ini direncanakan digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), pelebaran Jalan Wiyung, Flyover Dolog, hingga Saluran Diversi Gunungsari. Proyek-proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas transportasi dan infrastruktur kota yang semakin berkembang.
Namun, Aning yang juga Wakil Komisi C DPRD Kota Surabaya menekankan bahwa rencana utang Rp 2,9 triliun belum final. Proses ini masih memerlukan konsultasi dan persetujuan dari pemerintah pusat.
"Karena nilainya 2,9 triliun, sesuai aturan harus mendapat persetujuan dari Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas. Jadi saat ini kita dalam proses untuk melakukan konsultasi begitu," sambungnya.
Jika pinjaman daerah Rp 2,9 triliun benar-benar direalisasikan, Aning berharap Pemkot Surabaya tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga menjaga program-program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat.
"Pemerintah kota dan DPRD harus sangat hati-hati, yang kita khawatirkan adalah program-program prioritas kerakyatan nanti menjadi terkendala karena harus membayar pokok cicilan," ujar Aning.
Politikus PKS tersebut juga mengkritik tren realisasi APBD beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan angka yang tidak sesuai dengan target. Misalnya, pada tahun 2024, target APBD sebesar Rp 11,3 triliun hanya tercapai sebesar Rp 10 triliun. Tahun 2025, target APBD Rp 12,3 triliun, namun optimisme Pemkot hanya Rp 11,6 triliun, tetapi bisa jadi hanya tercapai Rp 10,5 triliun.
"Sekarang saja beberapa program kerakyatan sudah terkendala anggaran. Apalagi nanti kalau ada beban utang sebesar ini, bisa jadi program pengentasan kemiskinan dan pengangguran semakin sulit dijalankan," tukas Aning.
Pertimbangan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat
Aning menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan program-program sosial yang berdampak langsung kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa kebijakan utang perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak mengganggu alokasi dana untuk kebutuhan dasar warga.
Selain itu, ia menyarankan agar Pemkot Surabaya lebih transparan dalam mengelola anggaran dan memastikan bahwa setiap proyek yang dianggarkan dapat berjalan efektif. Hal ini bertujuan untuk menghindari pemborosan dan memastikan dana yang digunakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Langkah Ke Depan
Meski rencana utang ini masih dalam proses, Aning berharap pihak terkait dapat memperhatikan aspek-aspek penting seperti dampak jangka panjang terhadap APBD dan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menyarankan agar dilakukan evaluasi berkala terhadap realisasi anggaran agar tidak terjadi kesenjangan antara target dan realisasi.
Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil oleh Pemkot Surabaya harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan komprehensif agar tidak mengurangi kualitas hidup masyarakat.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!