Kesepakatan Freeport dengan Indonesia
CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Indonesia (BPI Danantara), Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa perusahaan tambang asal Amerika Serikat, Freeport-McMoRan, telah sepakat untuk memberikan 12% saham kepada PT Freeport Indonesia. Informasi ini disampaikan saat acara Peresmian EU Investment Desk di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta pada Selasa (30/9/2025).
Rosan menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut dicapai dalam lawatan Presiden Prabowo Subianto dan rombongan ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan tersebut, ia bertemu langsung dengan Chairman Freeport-McMoRan Richard Adkerson dan CEO Freeport-McMoRan Kathleen Quirk.
“Mereka sudah setuju untuk memberikan saham 12% secara gratis,” ujar Rosan. Ia menambahkan bahwa awalnya Indonesia menargetkan Freeport menyetujui divestasi sebesar 10%. Namun, setelah proses negosiasi, Indonesia dan Freeport berhasil menyepakati pelepasan saham yang lebih besar.
“Kita negosiasi tadi, yang dulunya secara bertahap 10% tapi alhamdulillah 12% sekarang,” tambahnya.
Kontribusi Freeport untuk Pembangunan Infrastruktur
Selain itu, Rosan juga menyampaikan bahwa Freeport setuju untuk membangun dua universitas dan dua unit rumah sakit di dekat wilayah operasionalnya. Pembangunan infrastruktur tersebut bertujuan untuk meningkatkan peran para dokter di kawasan tersebut.
Dari catatan bisnis, penambahan saham tersebut akan semakin memperkuat posisi Indonesia dalam kepemilikan PT Freeport Indonesia. Sebelumnya, melalui divestasi pada 2018, Indonesia telah menguasai 51,2% saham perusahaan tambang emas dan tembaga raksasa itu melalui Inalum (MIND ID).
Dengan divestasi tambahan 10%, kepemilikan saham MIND ID di PTFI akan bertambah menjadi sekitar 61%, atau bila tambahan saham 12% maka menjadi 63,2%.
Syarat Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan
Divestasi tambahan saham Freeport ini menjadi salah satu syarat bagi Freeport untuk mendapat perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) selepas 2041. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam memastikan keberlanjutan operasional perusahaan tambang serta memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
Selain itu, langkah ini juga mencerminkan kerja sama yang baik antara Indonesia dan perusahaan asing dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan. Dengan peningkatan kepemilikan saham, pemerintah memiliki lebih banyak pengaruh dalam pengambilan keputusan terkait operasional dan pembangunan infrastruktur di kawasan pertambangan.
Dampak Ekonomi dan Sosial
Peningkatan kepemilikan saham juga berdampak positif terhadap perekonomian daerah sekitar. Pembangunan universitas dan rumah sakit akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan akses layanan kesehatan, serta memperluas peluang pendidikan bagi masyarakat setempat.
Selain itu, proyek-proyek ini juga dapat menjadi contoh kerja sama yang sukses antara pihak swasta dan pemerintah dalam menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan. Dengan adanya investasi dari Freeport, diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar.
Tantangan dan Peluang
Meskipun ada tantangan dalam proses negosiasi dan implementasi, kesepakatan ini membuka peluang baru bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang penting. Selain itu, hal ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam.
Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat setempat, diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Ini menjadi langkah penting dalam menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!