Pengembangan Standar Nasional Pendidikan melalui Tes Kompetensi Akademik (TKA)
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sedang mempersiapkan Tes Kompetensi Akademik (TKA) sebagai standar nasional dalam menilai mutu pendidikan. Meski demikian, tes ini belum menjadi syarat kelulusan siswa dan bersifat sukarela bagi sekolah-sekolah. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan dan harapan dari berbagai pihak terkait.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan harapan agar TKA bisa dijadikan kewajiban bagi siswa. Tujuannya adalah untuk membantu proses seleksi siswa yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi atau penyetaraan hasil belajar formal maupun informal. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengatakan bahwa meskipun TKA bukan satu-satunya alat ukur kelulusan, namun ia menilai pentingnya TKA diberlakukan secara wajib.
“Saya sepakat TKA ini bukan satu-satunya alat ukur penentu kelulusan. Tetapi kalau wajib atau tidak, kami justru menginginkan lebih maju lagi, sudah wajibkan saja,” ujar Lalu Hadrian Irfani dalam diskusi Membaca Suara Publik tentang SPMB’ di Jakarta, Selasa (30/9).
Hasil survei yang dilakukan oleh aiotrade.appsight Center (KIC) dengan judul “Persepsi Publik terhadap Sistem Penerimaan Murid Baru” menunjukkan bahwa sebanyak 96,5% dari total 926 responden menilai TKA penting diterapkan. Dukungan serupa juga datang dari pakar pendidikan, Darmaningtyas. Darma menilai TKA penting untuk menjaga kualitas pendidikan, tetapi tidak boleh digunakan sebagai penentu kelulusan.
“Karena nilai rapor memang berbeda-beda antarsekolah, sehingga kalau ada TKA itu jelas sekali standardisasinya,” ujar Darma dalam diskusi yang sama.
Saat ini, TKA baru akan diterapkan untuk jenjang SMA/SMK/sederajat. Proses pendaftaran masih berlangsung hingga 5 Oktober mendatang. Hingga saat ini, sudah ada lebih dari 4 juta siswa yang mendaftar untuk mengikuti uji kompetensi akademik ini.
Penerapan TKA untuk SD dan SMP
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen, Rahmawati, menjelaskan bahwa TKA akan mulai diterapkan untuk jenjang SD dan SMP mulai April 2026. Dinas pendidikan daerah akan aktif terlibat dalam menggelar TKA. Pemerintah pusat akan memberikan norma-norma utama, sementara detail pelaksanaan diserahkan pada pemerintah di daerah.
“Tidak semua soal disusun pemerintah pusat, tapi ada yang disusun dinas pendidikan kabupaten/kota berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi,” kata Rahma.
Rahma menambahkan bahwa proses ini membantu menggodok kompetensi guru-guru di seluruh Indonesia. Pelatihan penyusunan soal telah dilakukan untuk memastikan kualitasnya. “Harapannya ada konten lokal yang terangkat,” ujarnya.
Survei KIC juga mengungkap pandangan kepala sekolah dan guru perihal TKA. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa “TKA mendorong guru untuk lebih aktif mencari pengetahuan yang lebih mendalam.” Hal ini menunjukkan bahwa TKA tidak hanya berdampak pada siswa, tetapi juga meningkatkan kualitas pengajaran dan kompetensi guru.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!