Kinerja Anggaran Pemerintah yang Masih Tertahan
Belanja negara hingga akhir Agustus 2025 mencapai Rp1.960,3 triliun, yang hanya mencakup sekitar 54,1 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini senilai Rp3.621,3 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa hampir separuh anggaran belum sepenuhnya mengalir ke masyarakat atau dunia usaha. Hal ini menjadi perhatian serius bagi para ekonom, termasuk Yusuf Rendy Manilet dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia.
Menurut Yusuf, lambatnya penyerapan belanja pemerintah menghambat berbagai program besar dalam memberikan dampak nyata kepada masyarakat. Ia menyebutkan bahwa realisasi belanja yang rendah menyebabkan transmisi fiskal ke konsumsi dan investasi domestik masih lemah. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi belum menunjukkan akselerasi yang diharapkan.
Peran Fiskal yang Belum Optimal
Defisit APBN per Agustus sudah mencapai Rp321,6 triliun atau 1,35 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Laju defisit ini baru mencapai 48,6 persen dari outlook defisit 2025 sebesar Rp662 triliun atau 2,78 persen terhadap PDB. Dari total belanja negara hingga Agustus, belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp1.388,8 triliun, sedangkan transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp571,5 triliun.
Di BPP, realisasi belanja Kementerian/Lembaga tercatat Rp686,0 triliun atau 59,1 persen dari pagu APBN. Dana ini digunakan untuk berbagai bantuan sosial seperti PBI JKN untuk 96,7 juta peserta, PKH untuk 10 juta KPM, kartu sembako untuk 18,3 juta KPM, PIP untuk 11,3 juta siswa, dan KIP Kuliah untuk 895,9 ribu mahasiswa. Sementara itu, realisasi belanja non-K/L sebesar Rp702,8 triliun atau 45,6 persen dari pagu APBN digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun dan subsidi tepat waktu.
Target Pertumbuhan Ekonomi Terancam
Dengan pola belanja yang tersendat, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada akhir 2025 terancam meleset. Yusuf memperkirakan bahwa ekonomi hanya akan bergerak kurang dari 5 persen jika tidak ada percepatan belanja modal dan stimulus konsumsi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menekankan perlunya percepatan belanja negara agar keseimbangan primer sesuai desain anggaran 2025.
Pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 sebesar 4,87 persen (year on year/yoy) dan kuartal II-2025 meningkat menjadi 5,12 persen. Untuk mencapai target tahunan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III dan IV tahun ini harus minimal 5 persen. Jika belanja negara kembali tertahan, risiko pencapaian target kian berat.
Langkah Tegas untuk Mempercepat Realisasi Belanja
Untuk mengejar target akhir tahun, Purbaya menegaskan bakal mengambil langkah tegas. Ia siap mendatangi langsung kementerian/lembaga (K/L) yang lambat menyalurkan anggaran. Menurutnya, masalah serapan bukan hanya teknis, tetapi juga terkait adaptasi, terutama di kementerian baru. Kemenkeu akan memberi pendampingan penuh agar penggunaan APBN dapat lebih optimal.
Investor Wait and See Pantau Kebijakan Pemerintah
Sementara itu, analis kebijakan ekonomi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani menilai, perlambatan ekonomi pada tahun pertama pemerintahan baru merupakan fenomena wajar. Menurutnya, secara siklus lima tahunan, investor cenderung mengambil sikap wait and see sehingga arus investasi melambat. Fase ini biasanya berlangsung pada tahun pertama setelah pergantian pemerintahan.
Namun, Ajib optimistis fase tersebut tidak berlangsung lama. Begitu stabilitas sosial, politik, dan ekonomi kembali terjaga, laju pertumbuhan diperkirakan akan terdorong lebih kuat. Stimulus ekonomi yang dikeluarkan pemerintah pada sisa tiga bulan terakhir 2025 berpotensi menjadi penopang daya beli masyarakat. Hal ini penting untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah tekanan ekonomi global.
Selain stimulus, program bantuan sosial (bansos) juga diyakini mampu memberi dorongan jangka pendek terhadap konsumsi masyarakat. Bansos akan mendongkrak daya beli dalam jangka pendek. Jika tren pertumbuhan tetap terjaga, secara agregat di akhir 2025 pertumbuhan ekonomi masih bisa di atas 5 persen.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!