Warga Keluhkan Limbah Dapur SPPG yang Mengganggu di Harjamukti Cirebon

Masalah Lingkungan Akibat Operasional SPPG di Kecamatan Harjamukti

Warga RW 12 Karya Bhakti, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, mulai mengeluhkan keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi sejak Agustus 2025. SPPG ini bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi secara gratis kepada warga. Saat ini, SPPG mampu memenuhi kebutuhan 3.800 porsi makanan per hari.

Namun, sejak dua hari setelah dapur tersebut beroperasi, warga sudah merasakan bau tidak sedap dari saluran air atau drainase sekitar pemukiman. Ketua RW 12, Nazar, menduga bahwa bau tersebut berasal dari limbah dapur SPPG. Ia menjelaskan bahwa awalnya hanya warga RT 04 dan RT 06 yang mengeluh. Ia langsung memanggil pihak yayasan untuk menyelesaikan masalah ini.

Yayasan mengakui adanya keluaran limbah dan telah melakukan tindakan penanganan. Namun, dalam waktu dua minggu, bau tersebut semakin menyebar hingga mencakup wilayah RT 01 hingga RT 06. Selain itu, warga juga memprotes penumpukan sampah serta penggunaan fasilitas umum untuk parkir kendaraan dan tempat sampah. Bahkan, hingga saat ini, pengelola SPPG belum mengajukan izin penggunaan area tersebut, dan pengurus RW belum menyetujui penggunaan ruang tersebut.

Warga menuntut agar pengelola SPPG melakukan perbaikan pada dapur yang memproduksi makanan bergizi gratis tersebut. Nazar memberi waktu selama dua minggu kepada pengelola untuk melakukan pembenahan. Jika tidak ada perubahan, warga akan mengajukan penutupan sementara ke instansi terkait. Ia menegaskan bahwa warga tidak menolak keberadaan dapur, tetapi meminta pengelola untuk menghargai warga yang terdampak.

Perwakilan Yayasan Pesarean Buyut Kilayaman, Deni Aulia Fathul Munir, menjelaskan bahwa SPPG dibangun sesuai aturan Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Menurut Deni, SPPG sudah memiliki penampungan limbah, tetapi salurannya juga masuk ke saluran warga. Ia menyatakan bahwa diperlukan pendampingan lebih intensif.

Koordinator Wilayah BGN Kota Cirebon, Ashar Saputra, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan verifikasi terhadap dapur sebelum aturan baru IPAL berlaku. Saat itu, pedoman tidak secara detail membahas kapasitas dan spesifikasi IPAL. Verifikasi hanya memastikan bahwa IPAL sudah ada, tetapi tidak diuji kapasitasnya.

Ashar menyayangkan bahwa pengelola tidak berkoordinasi dengan warga sekitar sejak awal. Ia menyarankan agar ada koordinasi dari awal dengan RT, RW, dan Dinas Lingkungan Hidup. Ia menyebut bahwa BGN akan merekomendasikan dua opsi kepada pusat, yaitu menghentikan sementara operasional dapur untuk perbaikan menyeluruh, atau melanjutkan operasional dengan menu kering sambil perbaikan berjalan.

Tuntutan Warga dan Solusi yang Diharapkan

Warga RW 12 menuntut perbaikan terutama pada instalasi pengolahan air limbah (IPAL) agar tidak mengganggu kesehatan dan kebersihan lingkungan. Mereka berharap pengelola SPPG dapat segera menyelesaikan masalah yang terjadi dan mematuhi semua aturan yang berlaku.

Selain itu, warga juga menginginkan transparansi dari pihak yayasan dan pengelola SPPG. Mereka ingin tahu bagaimana proses pengelolaan limbah dilakukan dan apakah ada rencana jangka panjang untuk meningkatkan kualitas layanan tanpa mengganggu lingkungan sekitar.

Dengan adanya keluhan yang terus-menerus, warga berharap pihak terkait segera menindaklanjuti permintaan mereka. Mereka juga berharap agar SPPG bisa menjadi contoh yang baik dalam hal pengelolaan limbah dan menjaga kebersihan lingkungan.