Peran SPPG dalam Pemenuhan Gizi dan Perekonomian Masyarakat
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG di Kabupaten Majalengka memiliki peran penting tidak hanya dalam memenuhi kebutuhan makan bergizi bagi siswa, tetapi juga berpotensi menjadi penggerak perekonomian petani, peternak, serta pelaku usaha lokal. Dengan fokus pada bahan pangan hasil produksi masyarakat setempat, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif secara ekonomi.
Bupati Majalengka, Eman Suherman, menekankan bahwa SPPG harus mengutamakan bahan pangan dari sumber lokal. Hal ini mencakup beras yang dipasok oleh penggilingan lokal, sayuran hasil pertanian setempat, serta produk olahan seperti tahu, tempe, telur, dan daging yang berasal dari peternak di wilayah tersebut.
"Jika semua wilayah memiliki SPPG dan setiap SPPG mampu menyediakan 4.000 porsi MBG, maka akan ada banyak masyarakat yang terdorong untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya," ujar Eman. Ia juga menambahkan bahwa susu masih harus berasal dari pabrik karena belum ada industri UHT di Majalengka.
Program ini juga dinilai memiliki potensi untuk membangkitkan kembali penggilingan padi yang sempat berhenti beroperasi. Selain itu, manfaat lainnya diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Eman menegaskan agar hadirnya dapur MBG tidak hanya menguntungkan sekelompok orang tertentu.
Jumlah Dapur MBG dan Kondisi Operasional
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Rd Umar Ma’ruf, menyebutkan bahwa hingga saat ini telah tersedia 116 dapur MBG, dengan 45 di antaranya ditetapkan sebagai SPPG. Namun, hanya 29 dapur SPPG yang benar-benar beroperasi secara penuh.
Untuk mencegah terjadinya kasus keracunan makanan, Umar telah memberikan instruksi kepada setiap sekolah untuk membentuk satuan tugas penerima MBG. Satgas ini bertugas memastikan makanan datang tepat waktu, penyimpanannya sesuai prosedur, serta tidak ada makanan yang basi atau terkontaminasi.
"Kami tidak ingin terjadi kasus keracunan di Majalengka, apalagi makanan basi yang bisa menyebabkan alergi pada siswa," katanya.
Standar Ketat dan Pengawasan Ahli Gizi
Selain pengawasan distribusi, Umar juga menekankan pentingnya standar ketat dalam penyediaan MBG. Mulai dari pemilihan bahan baku yang sehat, pengolahan makanan yang higienis, hingga penyajian sesuai standar operasional BGN.
Ia meminta ahli gizi di setiap SPPG untuk benar-benar memperhatikan menu yang disajikan agar tidak menimbulkan alergi pada siswa. Jika ada siswa dengan kebutuhan khusus, menu harus disesuaikan.
"Ahli gizi harus terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan puskesmas setempat, sehingga kualitas makanan tetap terjamin," tambahnya.
Harapan Pemerintah Daerah
Dengan penguatan sistem ini, Pemkab Majalengka berharap SPPG bukan hanya menjadi sarana pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat lokal. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan, baik secara sosial maupun ekonomi.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!