Empat Kasus Peredaran Sabu Diungkap Polres Parigi Moutong Dalam sepekan terakhir, Kepolisian Resor Parigi Moutong berhasil mengungkap empat kasus besar peredaran sabu. Keberhasilan ini menjadi tanda awal perlawanan yang
Sambutan Hangat untuk Presiden Prabowo Subianto dalam Debat Umum Sidang PBB Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mendapat sambutan luar biasa selama pidatanya dalam Debat Umum Sidang PBB di Markas Besar PBB,
Puan Maharani Beri Apresiasi Pernyataan Presiden Prabowo di Forum PBB Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan apresiasi terhadap langkah yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam
Penyidikan Kasus Korupsi Kuota Haji Terus Berjalan, KPK Periksa Biro Perjalanan Haji Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa sejumlah pihak terkait travel atau biro perjalanan haji dalam beberapa hari
Indonesia Menegaskan Dukungan untuk Solusi Dua Negara dalam Konflik Gaza Presiden Republik Indonesia, Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, kembali menegaskan dukungan penuh negara terhadap solusi dua negara dalam
Presiden AS Donald Trump Kecam Pengakuan Negara Palestina oleh Negara Barat Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengkritik langkah beberapa negara Barat yang mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Ia menilai
Pernyataan Trump tentang Kebijakan Tarif dan Kedaulatan Nasional Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menegaskan posisi pemerintahnya yang proteksionis dalam pidato yang disampaikan di hadapan para
Berita Terpopuler Senin (23/9): Kasus AKP Nundarto, Masalah Honorer dan PPPK Berikut adalah rangkuman berita terpopuler pada hari Senin (23/9) yang mencakup beberapa isu penting terkait dunia kepolisian, pengangkatan
Masalah Pedagang dan Parkir Liar di Jalan Mayjen Sutoyo Kehadiran pedagang dan pengemudi yang parkir liar di sepanjang Jalan Mayjen Sutoyo, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, kini menjadi perhatian masyarakat. Mereka
Pengertian Praperadilan dalam Sistem Hukum Indonesia Praperadilan adalah sebuah mekanisme hukum yang memberikan wewenang kepada Pengadilan Negeri untuk mengevaluasi sah atau tidaknya tindakan hukum yang dilakukan oleh