Kebijakan Pemerintah untuk Menjaga Stabilitas Harga Singkong dan Komoditas Strategis
Pemerintah telah mengambil langkah penting dalam menghadapi krisis harga singkong yang terjadi di berbagai daerah, khususnya di Lampung. Dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) dikeluarkan pada 19 September 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk menstabilkan harga komoditas strategis seperti singkong dan tetes tebu, sekaligus menjaga penyerapan hasil panen dari petani lokal.
Kenaikan jumlah produksi singkong di Indonesia tidak diimbangi dengan permintaan yang cukup, sehingga menyebabkan penurunan harga. Hal ini terutama terjadi di Lampung, yang menjadi sentra produksi singkong nasional. Wilayah ini menyumbang hingga 70 persen produksi nasional dan memiliki sekitar 1 juta keluarga petani yang bergantung pada komoditas ini. Penurunan harga tersebut telah memengaruhi pendapatan para petani, membuat mereka kesulitan untuk kembali meraih keuntungan.
Menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), impor tapioka menjadi salah satu faktor utama penurunan harga singkong. Industri lebih memilih bahan baku impor karena harganya jauh lebih murah, mencapai potongan 50-60 persen dibandingkan harga minimum Rp 1.350 per kilogram. Hal ini menyebabkan para petani kesulitan untuk menutupi biaya produksi dan memperoleh keuntungan yang layak.
Selain itu, komoditas molases atau tetes tebu juga mengalami penurunan harga. Ini disebabkan oleh pengusaha yang lebih memilih mengimpor etanol daripada menggunakan bahan baku lokal. Akibatnya, permintaan terhadap tetes tebu menurun drastis, yang berdampak pada para petani tebu.
Dalam konferensi pers pada Jumat (19/9), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman resmi mengumumkan larangan sementara terhadap impor tapioka. Ia menyampaikan bahwa pembatasan impor ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam menjaga kedaulatan pangan. Langkah ini diharapkan dapat membantu meningkatkan daya saing produk dalam negeri serta melindungi petani dari dampak negatif impor.
Sejalan dengan kebijakan ini, Kementerian Perdagangan menerbitkan dua aturan pembatasan impor, yaitu Permendag 31/2025 dan Permendag 32/2025. Kedua peraturan ini berlaku selama 14 hari setelah diundangkan. Dengan adanya aturan ini, diharapkan industri akan lebih fokus pada bahan baku dalam negeri, sehingga meningkatkan penyerapan hasil produksi petani.
Langkah pemerintah ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI), Dasrul Aswin. Ia menyatakan bahwa pembatasan impor akan memberikan kepastian pasar bagi petani. Dengan demikian, para petani dapat merasa lebih aman dalam menjalankan usahanya, karena ada peluang untuk menjual hasil panen mereka secara stabil dan layak.
Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang mengandalkan produksi singkong sebagai sumber pendapatan utama. Dengan stabilitas harga dan peningkatan permintaan, petani akan memiliki insentif untuk terus berkembang dan meningkatkan produktivitasnya.
Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan nasional. Dengan langkah-langkah yang diambil, diharapkan kondisi pasar dapat segera pulih dan petani bisa kembali meraih manfaat dari usaha mereka.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!